AMBON, Siwalimanews – Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengaku, dalam program prioritas Pemkot Ambon, terdapat tiga program yang sejalan dengan misi dari Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)

Ketiga program tersebut yakni, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, dengan program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, dan hibah usaha. Untuk itu, dukungan dari lembaga keuangan diperlukan untuk membantu masyarakat di sektor perikanan, pertanian, dan UMKM agar lebih mandiri.

Selanjutnya ada program pengembangan ekonomi kreatif, dimana sebagai bagian dari branding Ambon City of Music, yang mana pemerintah ingin mendukung pelaku industri kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan seperti KUR agar mereka bisa hidup mandiri secara ekonomi.

“Yang terakhir, program pemberdayaan pemuda yang mana pemerintah juga ingin anak-anak muda yang belum bekerja diberdayakan melalui pelatihan digital marketing dan pendampingan bisnis, agar bisa berkarir di industri kreatif dan mengakses pasar secara digital,” ungkap walikota dalam sambutannya saat membuka rapat pleno TPAKD Kota Ambon yang berlangsung di ruang Vlisingen, Balai Kota, Kamis (17/7).

Menurut walikota, rapat pleno ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.

Untuk itu, dirinya bersyukur atas kehadiran semua pihak, termasuk lembaga jasa keuangan yang telah berkontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon.

“Sudah kita lihat tadi, data-data yang disampaikan oleh Kepala OJK Maluku. Itu semua merupakan kontribusi dari bapak/ibu sekalian para lembaga jasa keuangan yang ada di Kota Ambon bersama dengan pemerintah kota,” ucap walikota.

Menurut walikota, transaksi keuangan non-tunai di lingkungan pemerintahan untuk mencegah pungutan liar (pungli) dan gratifikasi sangatlah penting, sehingga dirinya menginstruksikan, agar pembayaran insentif RT/RW, kader posyandu, hingga biaya perjalanan dinas tidak lagi dilakukan diberikan secara tunai.

“Insentif RT/RW tidak boleh lagi dibayar tunai. Insentif kader posyandu, kader pkb tidak boleh lagi. Saya sudah bilang ke Pj Sekkot, biaya perjalanan dinas tidak ada lagi dibayar tunai, di transfer langsung ke rekening masing-masing. Pemerintah harus jadi contoh lebih dulu,” ucap walikota.

Ditempat yang sama Kepala OJK Maluku Andi Muhammad Yusuf, memberikan apresiasi terhadap Kota Ambonm sebab berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Ambon tahun 2024 tercatat 5,89%, dan di triwulan I 2025 mencapai 5,25%. Angka ini dinilai cukup baik secara nasional.

“Posisi pertumbahan ekonomi pada tingkat nasional berdasarkan data itu cukup baik. Dilihat dari data BPS tahun 2024 tercatat pertumbuhan ekonomi di angka 5,89 dan di triwulan I cukup tinggi yaitu 5,25,” ujar Andi

Pemerintah pusat melalui UU Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) kata Andi, telah menetapkan target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 dan di tahun 2025 ditargetkan 91%, serta 93% pada tahun 2029.

Guna mendukung target tersebut, TPKAD Kota Ambon telah menyusun sejumlah program unggulan yang disesuaikan dengan program pemkot yakni, business matching untuk UMKM, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, peningkatan ekosistem ekonomi kreatif inklusif, perluasan akses KUR, penguatan program bank sampah dan perluasan agen LAKUPANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor di Desa)

“Selanjutnya program satu rekening, satu pelajar bagi seluruh siswa di Kota Ambon dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan,” urai Andi.

Untuk diketahui dalam rapat itu juga, dilakukan penyerahan KUR dari perbankan kepada pelaku usaha, serta santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.(S-25)