AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku memastikan, akan mengambil langkah tegas terkait dengan persoalan utang ratusan miliar rupiah milik pemerintah provinsi.
Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun kepada Siwalimanews di Pattimura Park, Kamis (24/4).
Benhur mengaku, pihaknya telah mengetahui persoalan utang ratusan miliar rupiah yang terjadi selama pemerintahan sebelumnya. Bahkan persoalan utang pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu perhatian serius DPRD yang dibahas dalam pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024.
“Persoalan utang ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan LKPJ. Makanya pembahasan masih terus berjalan,” ujar Benhur.
Persoalan utang kata Benhur, nantinya akan dikonfirmasi langsung dengan sekda sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga mendapatkan penjelasan utuh.
Untuk utang pemerintah daerah yang sah seperti kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, maka pemda wajib membayarnya, namun terhadap utang yang tidak sah, DPRD akan mengambil sikap tegas.
“Soal utang pasti kita rekomendasikan dalam LKPJ gubernur tahun 2024. Itu pasti,” tandas Benhur.
Benhur menegaskan, salah upaya yang akan dilakukan terhadap utang pemda yang tidak sah yakni, merekomendasikan untuk dilakukan audit, sehingga diketahui secara jelas duduk persoalan utang tersebut.
“Utang yang legal seperti SMI harus diselesaikan, kalau tidak legal kita harus suruh audit dan saya percaya Inspektorat pasti objektif untuk mengaudit dan tentu akan memberikan rekomendasi yang adil terkait persoalan di pemerintah daerah,” tegas Benhur.(S-20)
