AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi III DPRD Maluku Rovik Akbar Afifuddin memastikan, seluruh infrastruktur yang rusak akibat hujan deras dan tanah longsor yang melanda beberapa wailayah di Maluku, saat ini sementara dalam proses identifikasi oleh pihak terkait.

Bahkan, dengan status Maluku sebagai daerah tanggap darurat bencana, diyakini proses koordinasi dan pendataan dilakukan secepat mungkin.

“Semua infrastruktur yang rusak akan dikoordinasikan untuk diidentifikasi. Kemarin kami sudah minta dipisahkan, mana yang menjadi tanggung jawab Balai Jalan dan mana kewenangan provinsi,” ungkap Rovik kepada Siwalimanews di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (12/8).

Ia mencontohkan, untuk jalan Wakal-Taeno yang dibangun pertama kali menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2018 atau 2019, kemudian dilanjutkan melalui Inpres Jalan Daerah, meski statusnya masih jalan provinsi, intervensi pembangunannya dilakukan oleh Balai Jalan.

“Kemarin pak gubernur Hendrik Lewerissa sudah turun langsung dan menyampaikan ke Balai Jalan. Insya Allah nanti akan dimasukkan dalam Inpres Jalan Daerah, mungkin tahap ketiga,” ucap Rovik.

Selain itu kata Rovik, DPRD juga menaruh perhatian pada jembatan di jalur lintas Taeno–Wakal yang memiliki intensitas lalu lintas masyarakat tinggi.

Jalur terjal dari belakang Negeri Wakal menuju Taeno, sudah direncanakan untuk diganti dengan jalur baru yang lebih landai demi mengurangi risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak pesantren yang rutin dijenguk keluarganya.

Sementara terkait Jembatan Kawanua di Maluku Tengah, penanganan sementara telah dilakukan, namun perbaikan total memerlukan anggaran besar. Untuk itu, belum dapat dipastikan, apakah perbaikan sejumlah kerusakan infrastruktur tersebut akan direalisasikan tahun ini atau tahun depan.

“Karena dibangun dengan Inpres Jalan Daerah, statusnya masih jalan provinsi, tetapi infrastrukturnya menggunakan dana pusat yang dikerjakan Balai Jalan. Kami belum bisa pastikan realisasi tahun ini atau tahun depan,” tandas Rovik.(S-26)