AMBON, Siwalima.id - Komisi II DPRD Maluku mendesak PT PLN (Persero) terus memperjuangkan percepatan pemerataan infrastruktur ketenagalistrikan bagi desa dan dusun di Maluku.
Perjuangan ini dilakukan Komisi II dengan menyambangi langsung Executive Vice President (EVP) Pengembangan Listrik Desa PT PLN (Persero), Ahmad Mustaqir di Jakarta, Selasa (27/10) kemarin.
Komisi II menyoroti pentingnya pemerataan akses listrik, terutama bagi masyarakat yang bermukim di pulau-pulau kecil, wilayah terpencil, serta kawasan yang sulit dijangkau transportasi laut.
Anggota Komisi II DPRD Maluku, Anos Yermias menjelaskan, pembangunan kelistrikan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh 11 kabupaten/kota di Maluku.
“Perhatian kami adalah seluruh Maluku, bukan hanya satu atau dua kabupaten,” ucap Anos kepada Siwalima.id di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (28/10).
Anos bilang seluruh daerah harus memperoleh perhatian yang setara dalam program pemerataan listrik meliputi Kabupaten Aru, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru, Buru Selatan, serta Kota Tual dan Kota Ambon.
Menurutnya, tidak boleh ada satu desa dan dusun pun yang terabaikan dalam program pemerataan listrik yang dilakukan oleh PLN dengan tetap mengacu pada dokumen Update Data Desa Belum Berlistrik dan Rencana Kerja PT PLN tahun 2026–2029 yang memuat rencana penyediaan dan pengembangan layanan ketenagalistrikan di berbagai wilayah Maluku.
"Kami tentu mengapresiasi penyusunan peta jalan tersebut, namun, kami juga minta perencanaan itu ditindaklanjuti dengan dukungan anggaran, kepastian pelaksanaan, serta target waktu pengoperasian yang jelas," tegas Anos.
Polisi Golkar Maluku ini menegaskan, program yang dijadwalkan berlangsung pada 2028 dan 2029 juga diharapkan dapat dievaluasi untuk memungkinkan percepatan, sepanjang kesiapan teknis dan dukungan pendanaan tersedia.
Sebagai provinsi kepulauan, Anos menambahkan Maluku menghadapi tantangan pembangunan kelistrikan yang tidak ringan sebab sebagian desa dan dusun berada di pulau-pulau kecil dengan akses transportasi laut terbatas, sehingga pembangunan jaringan maupun fasilitas pembangkit membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit.
"Prinsipnya kondisi geografis tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk terus hidup tanpa pelayanan listrik yang layak," tandasnya.(S-20)
