MASOHI, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antara Negeri Sawai dan Negeri Administratif Masihulan secara damai, terarah dan berkelanjutan.

Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir mengatakan, penanganan konflik yang terjadi sejak 3 April 2025 lalu, dilakukan dengan pendekatan komprehensif, guna menjaga stabilitas dan memperkuat kohesi sosial masyarakat.

“Penanganan konflik ini tidak bisa dilakukan secara parsial atau jangka pendek, tetapi harus melalui pendekatan yang komprehensif yakni rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar pemulihan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat,” tegas bupati di Operation Room Kantor Bupati, Jumat (25/7).

Menurut bupati, sejak awal pecahnya konflik, Pemkab Malteng bersama forkopimda dan pihak terkait telah mengambil sejumlah langkah strategis, diantaranya melakukan koordinasi intensif dengan unsur forkopimda, memastikan situasi keamanan tetap terkendali, menyalurkan bantuan darurat, serta membentuk posko pemantauan dan pelayanan terpadu di lokasi konflik.

Selain itu, pemkab juga mendorong penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan peran aktif pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah bekerja keras menjaga keamanan, mulai dari forkopimda, TNI/Polri, OPD, camat, raja, tokoh masyarakat, hingga relawan kemanusiaan,” ujar bupati.

Terkait pendekatan komprehensif yang diterapkan, bupati mengaku, rekonsiliasi dilakukan melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan damai antar-pihak. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan sosial, psikologis dan ekonomi masyarakat yang terdampak, sedangkan rekonstruksi diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar di wilayah terdampak konflik.

Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan humanis antara pemerintah dan masyarakat dalam seluruh tahapan penyelesaian konflik.

“Kami akan terus membuka ruang dialog yang aman dan inklusif, agar semua pihak merasa didengar dan dilibatkan dalam proses perdamaian,” jelas bupati.

Bupati juga memastikan, akses jalan yang sebelumnya sempat terputus akibat konflik, kini mulai dibuka kembali guna mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Untuk itu, bupati menginstruksikan, agar proses mediasi dan penyusunan kesepakatan damai segera difasilitasi dengan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.

“Kita harus buktikan, bahwa Maluku Tengah mampu menyelesaikan masalah internalnya secara beradab dan bermartabat,” tandas bupati.

Pemkab Maluku Tengah memastikan, akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, demi menjaga kedamaian dan masa depan masyarakat yang lebih baik.(S-17)