AMBON, Siwalima.id – Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, mempersilahkan G untuk menempuh jalur hukum, terkait rencana pelaporan terhadap pemkot dan JM atau pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan SK kenaikan pangkat ilegal atau bodong.
Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri dan mencari keadilan melalui jalur hukum.
Namun, perlu diingat bahwa, pernyataan yang disampaikan Pemkot Ambon dalam konferensi pers sebelumnya, bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ambon.
"Silahkan saja. Setiap warga negara punya hak untuk bela diri di hadapan hukum. Apa yang kami sampaikan adalah fakta-fakta sesuai hasil pemeriksaan,” ucap walikota kepada Siwalima di Balai Kota, Selasa (10/11).
Ia mengungkapkan, Inspektorat telah mengantongi sejumlah bukti, termasuk rekening koran dan riwayat transaksi keuangan yang berkaitan dengan kasus tersebut dan seluruh bukti transaksi telah dikumpulkan dan dapat ditelusuri berdasarkan tanggal serta pihak-pihak yang terlibat.
“Semua ada. Rekening koran juga sudah diambil, semuanya ada. Bahkan transaksi bisa dibuka berdasarkan tanggal. Namun, untuk membuka seluruh bukti tersebut, itu sudah menjadi kewenangan penyidik,” tegas walikota.
Walikota juga menyebutkan, pemeriksaan Inspektorat mengungkap adanya 45 guru yang diduga menjadi korban dalam kasus penerbitan SK tersebut. Para guru itu tersebar di sekitar 20 sekolah di Kota Ambon. Salah satu sekolah dengan jumlah korban terbanyak adalah guru SMP Negeri 12 Ambon.
Nama-nama sekolah dan guru yang menjadi korban, telah tercatat dalam dokumen pemeriksaan Inspektorat. Pemkot tidak miliki kepentingan pribadi dalam persoalan tersebut. Langkah hukum yang ditempuh semata-mata untuk melindungi institusi dan memulihkan nama baik pemkot yang dinilai ikut tercoreng akibat kasus itu.
“Kalau masalah ini urusan pribadi, buat apa kita urus? Tetapi, secara kelembagaan, sebagai walikota, saya bertanggung jawab terhadap kota ini dan pemerintah kota,” tandas walikota.
Walikota juga membantah, kalau ada tudingan atau anggapan, Pemkot Ambon berupaya melindungi JM dalam kasus tersebut. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ada guru yang mengaku menerima SK bermasalah dari JM.
"Ada yang menerima SK, tetapi SK-nya tidak palsu. Jadi, siapa bilang kami melindungi JM? Karena fakta yang kami periksa, tidak ada guru yang mengaku menerima SK dari JM," jelas walikota.
Menurut walikota, berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat juga menunjukkan, para guru mengaku, SK yang mereka persoalkan diperoleh melalui G, baik secara langsung maupun dalam bentuk dokumen PDF. Bahkan, bukti transfer uang dari para guru kepada pihak terkait telah dikantongi Inspektorat.
“Semua guru mengaku, bahwa yang memberikan SK itu adalah G, baik secara langsung maupun melalui PDF. Transferannya juga ada semua. Dari guru ini masuk ke dia, tanggal berapa, semuanya ada,” beber walikota.
Karena itu, walikota mempersilahkan G melaporkan persoalan tersebut ke aparat penegak hukum jika merasa dirugikan atau keberatan atas pernyataan Pemkot Ambon, sebab proses hukum akan menjadi ruang untuk membuka seluruh fakta, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.
“Kalau dia mau melapor, silahkan. Lebih cepat lebih bagus. Nanti di kepolisian semuanya bisa terbuka dan diketahui siapa yang benar,” ujar walikota.
Walikota menegaskan, pemerintah tidak bisa tinggal diam ketika institusinya dirugikan oleh dugaan praktik penerbitan SK kenaikan pangkat ilegal yang mencoreng nama baik Pemkot Ambon. Dasar pelaporan itu karena Pemkot dirugikan.
“Masa ada orang merugikan institusi kita, lalu pemerintah tidak bisa melaporkan? Orang lain yang bukan Pemkot, tetapi nama institusi yang dirusak,” tutur walikota.
Walikota mengaku, seluruh informasi yang disampaikan kepada publik merupakan hasil pemeriksaan Inspektorat, termasuk pengakuan para guru yang diperiksa.
Terkait upaya G yang disebut-sebut mengaitkan JM dalam persoalan tersebut, walikota mengaku, dalam pemeriksaan tidak ada guru yang mengaku menerima SK palsu dari JM.
“SK yang diterima guru dari JM merupakan SK asli, bukan dokumen ilegal yang kini menjadi persoalan,” cetus walikota.
Walikota mengungkapkan, pemkot telah mengumpulkan bukti transaksi keuangan, termasuk rekening koran, yang nantinya dapat ditelusuri oleh penyidik apabila perkara tersebut diproses secara hukum. Untuk itu, tidak tepat apabila G justru membangun opini, seolah-olah dirinya menjadi korban dan sedang dizalimi pemerintah.
Pasaknya, persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan sepihak. Meski demikian, G maupun keluarganya dipersilahkan menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan.
“Saya tidak miliki persoalan pribadi dengan G. Namun, sebagai Walikota Ambon saya berkewajiban melindungi institusi pemerintahan dan menjaga nama baik daerah. Jadi kalau dia dan keluarga mau lapor, silahkan laporkan saja, sebab dia punya hak membela diri dihadapan hukum,” imbuh walikota.
Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Ambon Steven Dominggus, juga mempersihlakan G menempuh jalur hukum jika merasa keberatan dengan persoalan tersebut, sebab pihaknya siap memenuhi panggilan kepolisian, apabila laporan resmi telah disampaikan dan aparat penegak hukum membutuhkan keterangan.
"Silahkan dia lapor ke polisi. Kalau dia lapor dan kita dipanggil, tinggal kita menghadap dan ceritakan kronologinya,” ucap Steven.
Steven menegaskan, langkah hukum merupakan hak G dan pemerintah siap menghadapi proses tersebut.
"Dia punya hak, jadi silahkan saja lapor. Kita tunggu,” tandas Steven.(S-30)
