AMBON, Siwalima.id – Sebanyak 45 ASN di lingkup Pemerintah Kota Ambon mayoritas berprofesi sebagai guru, menjadi korban praktik pengurusan SK kenaikan pangkat ilegal alias bodong.
Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ambon, praktik tersebut menyebabkan kerugian keuangan daerah mencapai Rp24,6 juta akibat kelebihan pembayaran gaji.
Sementara total uang yang diserahkan para ASN kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat mencapai Rp74,7 juta.
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengungkapkan, puluhan SK kenaikan pangkat tersebut diterbitkan tanpa melalui mekanisme resmi BKPSDM serta tidak memiliki pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hal itu disampaikan walikota dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11) didampingi Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, Kepala BKPSDM Steven Dominggus, Kepala Dinas Kominfo, Ronald Lekransy dan jajaran Inspektorat.
Menurut Bodewin, setiap pengusulan kenaikan pangkat ASN, wajib melalui tahapan administrasi dan verifikasi berjenjang hingga memperoleh Pertek dari BKN.
"Kalau mengikuti mekanisme resmi, pasti mendapatkan Pertek. Tanpa pertimbangan teknis, tidak mungkin SK kenaikan pangkat bisa diterbitkan," ucap walikota.
Ia menjelaskan, Pertek merupakan dokumen yang menyatakan seorang ASN memenuhi persyaratan untuk naik pangkat. Setelah dokumen tersebut diterbitkan BKN, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat berwenang dapat menerbitkan SK kenaikan pangkat.
Namun, dalam kasus ini, para pelaku diduga membuat Pertek palsu menggunakan nomor yang tidak pernah diterbitkan BKN. Bahkan, BKN Kantor Regional IV telah memastikan pada 15 Oktober 2026 bahwa Pertek yang digunakan dalam pengurusan kenaikan pangkat tersebut tidak pernah dikeluarkan.
"Yang bodong-bodong ini tidak melalui mekanisme itu. Mereka membuat Pertek sendiri, menggunakan nomor palsu, kemudian mencetak SK,” beber walikota.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026, ditemukan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Salah satunya berinisial G, seorang tenaga non-ASN yang merupakan istri dari ASN yang bekerja di BKPSDM.
G diduga berperan menghimpun uang dari para guru, menggunakan akun MyASN milik ASN, membuat atau mengubah dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK), hingga menyerahkan SK kenaikan pangkat yang tidak sah.
“Dalam menjalankan aksinya, G mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan bantuan pengurusan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau e-kinerja. Kontak pertama melalui WhatsApp tercatat pada 7 November 2025,” ungkap walikota.
Selanjutnya kata walikota, pada Januari hingga Maret 2026, G mulai mendatangi sekolah-sekolah dan menerima pembayaran dari para guru. Pada April hingga Mei 2026, para guru mulai menerima SK kenaikan pangkat yang diduga palsu, termasuk dokumen penetapan angka kredit konvensional yang dibuat secara manual.
Inspektorat juga mengidentifikasi ASN berinisial JM, mantan operator SIASN BKPSDM, yang menerima dan menginput berkas dari G serta memberikan arahan terkait penetapan angka kredit.
Meski demikian, hasil pemeriksaan belum menemukan bukti bahwa JM secara langsung membuat SK palsu. Namun, Inspektorat menemukan pelanggaran prosedur, karena yang bersangkutan membantu proses tersebut di luar mekanisme resmi pemerintah.
“Selain JM, ASN BKPSDM berinisial LR juga diduga berperan menghubungkan G dengan JM dan para guru, sekaligus mengarahkan pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional,” tukas walikota.
Walikota menjelaskan, jumlah 45 ASN merupakan hasil identifikasi setelah Pemkot Ambon membuka kesempatan kepada seluruh ASN untuk melaporkan SK kenaikan pangkat yang diduga tidak sah.
Awalnya, jumlah korban yang teridentifikasi hanya sekitar 20 hingga 21 orang. Namun, setelah pemerintah menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), jumlah tersebut bertambah menjadi 45 ASN.
“tidak menutup kemungkinan masih ada korban lain yang belum teridentifikasi,” tandas walikota.
Karena itu, walikota minta ASN yang mengetahui atau memiliki SK kenaikan pangkat mencurigakan segera melaporkannya kepada BKPSDM untuk diperiksa Inspektorat.
Terkait kemungkinan praktik serupa terjadi di OPD lain, ia menyebut hasil pemeriksaan sejauh ini mengidentifikasi kasus tersebut di lingkungan satuan pendidikan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Ambon akan menyerahkan hasil pemeriksaan Inspektorat beserta bukti-bukti pendukung kepada aparat penegak hukum (APH). Langkah ini dilakukan untuk memastikan dugaan pemalsuan dokumen dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
“Inspektorat juga merekomendasikan pemberian sanksi administratif kepegawaian terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran,” cetus walikota.
Selain itu tambah walikota, pemerintah akan memverifikasi seluruh 45 SK, mencocokkan data SIASN dan MyASN, serta memisahkan fungsi pengusulan, verifikasi dan pelaksanaan pembayaran gaji. Kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta akan dihitung kembali secara teliti untuk selanjutnya dipulihkan melalui mekanisme pengembalian.
“Setelah temuan keluar, kita akan buat surat perintah kepada mereka untuk mengembalikan kerugian tersebut,” janji walikota.
Sementara terkait status kepegawaian para guru yang menjadi korban, walikota memastikan, mereka akan mendapatkan pendampingan sesuai mekanisme administrasi yang berlaku. Seluruh ASN juga diingatkan agar tidak menggunakan jasa pihak luar yang menjanjikan pengurusan kenaikan pangkat melalui jalur tertentu.
Menurutnya, pengusulan kenaikan pangkat harus dilakukan secara berjenjang melalui pengelola kepegawaian di masing-masing OPD dan BKPSDM. Setiap ASN juga diminta menjaga kerahasiaan akun serta kata sandi MyASN maupun SIASN agar tidak disalahgunakan pihak lain.
"Setiap ASN memiliki akun dan password sendiri. Jangan memberikan akun kepada orang lain. Pengusulan kenaikan pangkat harus melalui prosedur resmi dan dilakukan oleh petugas yang berwenang," pesan walikota.(S-30)
