AMBON, Siwalima.id – Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, membahas kedaulatan negara dan hak masyarakat hukum adat atas penguasaan wilayah hutan adat.
Dekan Fakultas Hukum Unpatti Prof Adonia Ivonne Laturette menjelaskan, persoalan penguasaan hutan adat masih menjadi perhatian, termasuk di wilayah Maluku. Persoalan tersebut, berkaitan dengan hubungan antara kewenangan negara dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan hutan adat.
Pasalnya, hutan adat tidak hanya dipandang sebagai kawasan sumber daya alam, tetapi juga merupakan wilayah yang memiliki kedudukan, peran dan fungsi tersendiri bagi masyarakat hukum adat.
"Oleh karena itu, pengelolaan hutan adat perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat, sekaligus membangun hubungan dan kerja sama dengan negara agar manfaatnya dapat dirasakan bersama,” jelas Prof Adonia dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima.id, Selasa (10/11).
Menurutnya, hal ini telah dibahas dalam seminar internasional bertema Kedaulatan Negara Versus Hak Masyarakat Hukum Adat atas Penguasaan Wilayah Hutan Adat yang berlangsug di auditorium Fakultas Hukum Unpatti, Kamis (5/11) kemarin.
Seminar yang diselenggarakan bersama Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tersebut, bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara kedaulatan negara dan hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan serta perlindungan wilayah hutan adat.
"Kami berharap hal ini dapat mendorong pemerintah untuk semakin memperhatikan dan melindungi hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait penguasaan dan pengelolaan hutan adat,” ucap Prof Adonia.
Prof Adonia menegaskan, hak masyarakat hukum adat harus tetap dihormati dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.
Kehadiran tiga narasumber dengan keahlian dan perhatian terhadap isu masyarakat hukum adat dalam seminar itu, diharapkan dapat memperkaya perspektif serta menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Fakultas Hukum Unpatti maupun kepentingan bangsa dan negara.
Tiga narasumber yang dihadirkan dalam seminar itu, yakni Prof Timo Kaartinen dari Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Prof Mella Ismelina F Rahayu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara serta Jemmy Jefry Pietersz, akademisi Fakultas Hukum Unpatti.
“Kegiatan yang diikuti mahasiswa Fakultas Hukum Unpatti ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik sekaligus mendorong pemahaman kritis mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam,” harap prof Adonia.(S-25)
