AMBON, Siwalima.id – Dipastikan, besok, Selasa (10/11) Pemkot Ambon akan melaporkan kasus dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat ASN ke Polresta Ambon.
Langkah ini, merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat yang menemukan dugaan praktik pengurusan dokumen kepegawaian secara ilegal terhadap puluhan guru di Lingkup Pemkot Ambon.
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang mencatut administrasi kepegawaian tersebut.
itu dibuktikan dengan, pihaknya telah memerintahkan Bagian Hukum menyiapkan hasil pemeriksaan Inspektorat beserta seluruh bukti pendukung, termasuk dokumen asli dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan SK yang diduga palsu.
“Saya telah perintahkan Bagian Hukum agar hasil pemeriksaan ini serta buktinya itu dibawa dan dilaporkan ke Polresta Ambon supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas walikota dalam konferensi pers di Balai Kota , Senin (9/11).
Walikota menjelaskan, laporan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat yang meminta pemberian sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, serta meneruskan perkara ke pihak kepolisian, karena ditemukan adanya indikasi tindak pidana.
Pasalnya, Inspektorat tidak memiliki kewenangan menetapkan seseorang sebagai tersangka,s ebab lembaga tersebut hanya mengidentifikasi dugaan pelanggaran, berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan para pihak dan bukti yang ditemukan.
“Di sini belum bisa menetapkan tersangka. Inspektorat masih sebatas menyatakan dugaan. Namun, paling tidak kita sudah miliki data awal yang akan dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” tandas walikota.
Ia berharap, melalui proses hukum, seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap dan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Terkait kemungkinan kelalaian Kepala BKPSDM dalam mengawasi proses administrasi kepegawaian hingga kasus tersebut terjadi, Walikota minta publik mengikuti perkembangan pemeriksaan.
“Soal Kepala BKD nanti kita tunggu saja, lihat saja ke depannya,” ucap walikota.
Ia juga memastikan, seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut telah dimintai keterangan oleh Inspektorat. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk mendalami peran masing-masing pihak.
Berdasarkan temuan sementara, kasus ini diduga melibatkan seorang oknum non-ASN berinisial G yang menawarkan jasa pengurusan dokumen kepegawaian kepada sejumlah guru di luar prosedur resmi.
Ia menduga, kesulitan sebagian guru dalam mengurus Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penetapan angka kredit dimanfaatkan sebagai celah untuk menawarkan jasa pengurusan dokumen secara ilegal.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh ASN agar tidak menggunakan jasa perorangan yang menawarkan pengurusan administrasi kepegawaian di luar mekanisme resmi.
“Pemkot Ambon juga akan meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur kenaikan pangkat agar kasus serupa tidak kembali terjadi,” janji walikota.
Meski belum menemukan dugaan kasus serupa pada organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, walikota memastikan, pemerintah tetap membuka ruang bagi ASN untuk melaporkan apabila menemukan penerbitan SK kenaikan pangkat yang tidak sah.
Ia berharap, laporan resmi kepada pihak kepolisian dapat mengungkap seluruh fakta, sekaligus memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses secara hukum.(S-30)
