PEMERINTAH Kabupaten Maluku Barat Daya, Senin (29/8), menerima kunjungan kerja dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJB) Provinsi Maluku Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Moudy Hermawan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Saumlaki, Sudi Bawa Suwita bersama Tim.

Kunjungan kerja tim perwakilan dari Kementerian Keuangan ini ber­tujuan untuk melakukan audiens dengan pemerintah daerah MBD terkait dengan percepatan penyalu­ran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dipimpin lang­sung oleh Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, ber­sama Wakil Bupati MBD, Agustinus L. Kilikily, dan Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, A. Siamiilo.

Kegiatan Audiens antara Kakan­wil DPJB dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati.

Dalam sambutannya Kepala Kan­tor DPJB menyampaikan maksud dari kunjungannya bersama Tim ke Kabupaten MBD adalah untuk berkoordinasi dan bersinergi untuk kemajuan Kabupaten MBD lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

Moudy menjelaskan, Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang sudah baik da­lam penyerapan anggaran yang di­sediakan oleh pemerintah. Untuk pe­nyaluran TKDD Tahun 2022, Kabu­paten MBD berada diatas rata-rata se­cara provinsi bahkan nasional.

“Ketika Pemerintah sudah me­nyediakan alokasi dana baik berupa dana perimbangan, DAU, DAK Fisik maupun non fisik, Dana Desa, Dana bagi hasil, yang ditransfer ataupun lewat APBN yang penting pertama dilakukan adalah cepat dalam pe­nyerapannya. Karena kalau tidak cepat, maka ekonomi di daerah tersebut dan masyarakatnya akan lama menerima hasil dan man­faatnya,” kata Moudy.

Lebih lanjut Moudy mengatakan, tahapan dalam penyaluran TKDD ini adalah cepat, berkualitas dan akun­tabel. Apabila sudah cepat dalam penyerapan, tahap yang berikut adalah berkualitas dalam belanja­nya. Apakah benar-benar dirancang, direncanakan dan dianggarkan se­suai dengan hasilnya. Ataupun apakah berkualitas sesuai dengan tujuan dan pemanfaatannya. Tahap yang terakhir adalah bagaimana dilaksanakan dengan akuntabilitas.

Menurutnya, dengan pencapaian WTP pada Kabupaten Maluku Ba­rat Daya selama tiga kali berturut-tu­rut, maka Kabupaten MBD dika­takan sudah memenuhi tiga tahap ter­­sebut hanya tinggal bagaimana memper­siapkan diri untuk lebih baik lagi di tahun-tahun berikut­nya.

Sementara itu Bupati Maluku Barat Daya saat memberikan sam­butannya mengatakan, prestasi yang didapat saat ini adalah atas kerja keras dan kerja bersama-sama dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka penilaian sementara untuk Maluku Barat Daya adalah yang tercepat. Ini disebab­kan MBD tidak punya pilihan lain, selain menyesuaikan diri dengan kabupaten/kota yang lain.

“Sebuah falsafah hidup yang menjadi pegangan hidup, lahir sebagai orang miskin adalah takdir, tetapi mati sebagai orang miskin adalah sebuah kebodohan. Apabila Kab/Kota lain bisa berlari kencang maka MBD juga bisa berlari kencang ataupun apabila Kab/kota lain berkerja dengan cepat maka MBD pun akan berupaya untuk bekerja dengan cepat. Harapan kami hanya­lah dapat berdiri sama tinggi dengan kabupaten/kota lain di negeri ini,” tutur Bupati.

Bupati juga menjelaskan, pemba­ngunan saat ini  lebih difokuskan  pada pembangunan infrastruktur di kecamatan-kecamatan mengingat akses jalan dan transportasi yang masih sangat sulit untuk beberapa daerah di wilayah MBD ini dengan harapan akan lebih mempermudah akses para petani ataupun masyara­kat dalam aktivitas ekonominya.

Dalam kegiatan ini juga diserah­kan penghargaan kepada Desa Wer­waru selaku desa yang penyaluran dana desa tercepat di lingkup pe­merintah daerah Maluku Barat Daya. Juga diserahkan penghargaan untuk Pemda MBD sebagai daerah penyalur tercepat DAK Fisik di Propinsi Maluku

Tahun 2022 dijelaskan untuk pe­nyaluran DAK Fisik yang total alokasi sebesar Rp. 149,6 milyar, yang masuk dalam rencana kegiatan sebesar Rp. 123,4 milyar dan yang telah dikon­trakkan sebesar Rp. 121,2 milyar. Se­mentara itu untuk penyalu­rannya, Tahap pertama telah disalur­kan Rp. 23 Milyar ke 11 bidang DAK yang dialo­kasikan dan tahap kedua, Rp. 14,9 milyar sudah disalurkan ke 4 bidang dari 11 bidang yang dialokasikan.

Untuk Dana desa, dari total ang­garan sebesar Rp. 94 milyar, yang sudah tersalur adalah BLT tahap pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp. 22,5 milyar dan BLT triwulan 1, 2 dan 3 masing-masing se­be­sar Rp. 7,7 milyar. Dana desa untuk Pemda MBD sudah tersalurkan tahap pertama dan tahap kedua. Tahap ketiga sementara sedang diproses atau dipersiapkan.

Di samping audiensi terkait de­ngan percepatan penyaluran TKDD tahun 2022, juga disampaikan terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Ada beberapa skema pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk oleh Kemen­terian Keuangan. Fokus pember­dayaan diarahkan pada UMKM khususnya usaha mikro baik usaha mikro, super mikro maupun ultra mikro. Pembiayaan pada UMKM pada Kementerian Keuangan dilaya­ni oleh Badan Layanan Usaha Pusat Investasi Kementerian Keuangan. Skema ini juga mencari salah satu Koperasi atau UMKM yang berki­nerja dan memiliki pengelolaan keuangan yang baik untuk diper­siapkan sebagai penyalur skema pembiayaan ini dengan bunga sebesar 4 persen, sehingga UMKM dapat mengakses permodalan usaha lain disamping program pemberdayaan melalui Kredit Usaha Rakyat.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antar organisasi perangkat daerah dengan tim Kanwil DJPB Provinsi Maluku. (S-08)