AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku memastikan tetap memperjuangkan 260 tenaga guru honor yang mengajar di sekolah swasta, untuk tetap menjalankan aktivitas mengajar mereka seperti biasa.

Perjuangan wakil rakyat khususnya komisi IV ini dilakukan, berdasarkan permintaan Persatuan Guru Republik Indonesia, saat rapat evaluasi yang berlangsung di ruang Komisi IV, Baileo Karang Panjang, Rabu (28/5).

Ketua Komisi IV DPRD Maluku Saudah Tethool menjelaskan, perjuangan terhadap 260 guru swasta ini perlu dilakukan, sebab tenaga mereka masih diperlukan untuk mencerdaskan anak-anak Maluku.

“Ada beberapa masukan dan pendapat yang disampaikan, baik dari Dinas Pendidikan, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) maupun dari PGRI. Paling penting itu terkait dengan 260 tenaga guru swasta yang akan dirumahkan,” ucap Tethool.

Tethool mengaku, dalam rapat tersebut, permintaan dari PGRI yakni, 260 tenaga guru swasta ini oleh Dinas Pendidikan harus tetap diakomodir, karena ada yang mengabdi sekitar 7-8 tahun bahkan ada yang 10 tahun lebih.

“Kita sambut baik maksud itu dan sangat disayangkan kalau dirumahkan. Mereka mau dikemanakan? Mereka sebagai tenaga pengajar mengingat tenaga dan ilmu mereka masih sangat dibutuhkan, oleh karena itu sikap Komisi IV, mereka tetap dipertahankan dan diupayakan upah mereka dibayar dan tetap bisa mengajar,” tandas Tethool

Selain PGRI kata Tethool, BBGTK juga menyampaikan banyak hal ke Komisi IV soal seleksi kepala sekolah dan syarat guru harus S1 tak bisa lagi SMA/sederajat.

“Kalau mereka yang ingin tetap menjadi guru dengan ijazah SMA harus dilanjutkan ke S1, sebab data yang kami punya ada sekian ratus sekolah yang tenaga pengajarnya belum S1. Selain itu kurang lebih 400 sekolah yang belum memenuhi standar akreditasi baik C,B dan A, ini juga menjadi persoalan di Dinas Pendidikan,” beber Tethool.(S-26)