KETUA DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun kembali menunjukkan sikap profesionalnya sebagai pimpinan lembaga perwakilan rakyat. Di tengah derasnya aksi demonstrasi yang hampir setiap hari digelar di Kantor DPRD Maluku, Benhur tidak sekalipun menutup pintu bagi masyarakat.

Sebaliknya, ia selalu hadir untuk menerima aspirasi yang disampaikan, tanpa memandang apakah isu itu terkait masalah daerah maupun nasional.

Baginya, demonstrasi adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Sebagai rumah rakyat, DPRD wajib memberi ruang sebesar-besarnya kepada siapa pun yang ingin menyampaikan kritik maupun tuntutan.

“Saya tidak pernah lelah menerima masyarakat yang datang menyampaikan pendapatnya, baik soal isu lokal maupun isu nasional. DPRD adalah tempat rakyat bersuara, dan tugas kami adalah menampung serta menindaklanjutinya,” tegas Benhur di Kantor DPRD Maluku, saat menerima pendemo.

Sejak awal September, halaman DPRD Maluku terus dipenuhi aksi unjuk rasa dari berbagai kelompok. Dari mahasiswa, LSM, organisasi keagamaan, hingga kelompok pemuda, semuanya datang membawa tuntutan yang berbeda-beda.

Meski aksi berlangsung berturut-turut, Benhur tetap menerima semuanya dengan sikap terbuka. Ia selalu keluar menemui massa, mendengarkan orasi mereka, lalu memastikan bahwa tuntutan ter­-sebut dicatat dan akan diteruskan sesuai mekanisme DPRD.

Bagi Benhur, kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Ia menganggap masyarakat yang turun ke jalan sejatinya sedang menunjukkan kepedulian terhadap kondisi daerah maupun bangsa. Karena itu, tugas DPRD bukan hanya mendengar, tetapi juga mengawal agar aspirasi rakyat benar-benar sampai ke meja pengambil kebijakan.

“Kami sadar, masyarakat butuh saluran yang jelas. Itulah sebab­nya saya selalu berusaha hadir, karena jika DPRD menutup diri, maka rakyat kehilangan tempat untuk menyampaikan suaranya. Itu tidak boleh terjadi,” ujar Benhur.

Tidak jarang isu yang disam­pai­kan pendemo berkaitan de­-ngan kebijakan nasional, seperti transparansi APBN maupun sikap terhadap kebijakan pusat. Namun bagi Benhur, hal itu tetap bagian dari aspirasi masyarakat Maluku yang patut dihargai.

“Baik isu daerah maupun nasional, jika rakyat Maluku ingin bersuara di DPRD, kami harus terima. Karena mereka percaya DPRD adalah perpanjangan tangan untuk menyuarakan kepentingan mereka,” tandasnya.

Komitmen profesional Benhur ini sekaligus menunjukkan bahwa DPRD Maluku berupaya menjaga kepercayaan publik. Ia menegaskan, lembaga legislatif bukan hanya ruang formal rapat dewan, tetapi juga ruang demokrasi rakyat yang sah.

“Kami akan terus membuka diri, sebab kritik itu bukan ancaman, melainkan pengingat agar DPRD dan pemerintah tetap berada di jalur yang benar.” pungkas Benhur.(S-26)