KOMISI II DPRD Provinsi Maluku meminta pemerintah daerah mewaspadai potensi kenaikan harga berbagai komoditas pangan setelah harga cabai rawit mencapai Rp180 ribu hingga tembus Rp 200 ribu per kilogram.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Nita Bin Umar mengatakan fokus Pemda jangan hanya soal intevensi harga cabai saja sementara bahan pokok lainnya harus diantisipasi sejak dini.
Apalagi hingga beberapa bulan kedepan Provinsi Maluku masih menghadapi ancaman kekeringan yang berdampak pada gagal panen sejumlah komoditas didalam daerah.
Ia menekankan, pentingnya pengawasan pasokan dan langkah antisipasi, untuk menjaga kestabilan harga di tengah kemarau panjang.
“Tingginya harga bahan pangan tidak bisa dilepaskan dari persoalan ketersediaan pasokan dan ketergantungan Maluku terhadap komoditas, yang didatangkan dari luar daerah. Kondisi ini perlu diantisipasi, agar masyarakat tidak semakin terbebani ketika produksi pertanian terganggu akibat cuaca ekstrem,” ucap Nita kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (30/10).
tegasnya.
Nita menegaskan, gangguan akibat kemarau panjang terhadap produksi berisiko mempengaruhi ketersediaan komoditas di pasar dan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, pemerintah daerah sudah seharusnya mulai saat ini menciptakan program dalam mendukung ketersediaan pangan sebab acap kali ketika sudah terjadi kenaikan harga akibat stok yang tersedia dalam jumlah terbatas baru pemerintah mengabulkan tindakan.
“Persoalan harga pangan perlu menjadi perhatian pemerintah sejak dini, bukan hanya ketika kenaikan harga sudah dirasakan masyarakat baru mau lakukan operasi pasar dan sebagainya. Pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pasokan dengan memperhatikan kondisi produksi, kebutuhan pasar, serta kelancaran distribusi antardaerah,” tegasnya.
Nita juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan daerah agar kebutuhan masyarakat tidak terlalu rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi dari luar Maluku.
Politisi PAN ini menegaskan pemerintah harus terus memantau ketersediaan komoditas strategis di pasar untuk mengetahui potensi kekurangan pasokan sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kenaikan harga pangan sewaktu-waktu itu dapat memberikan tekanan langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama rumah tangga yang harus mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi pemerintah hati-hati,” tandasnya.(S-20)
