AMBON, Siwalima.id - Kinerja Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dipuji Badan Pusat Statistik (BPS), karena dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan nasional .
Pertumbuhan ekonomi Maluku pada semester I 2026 yang mencapai 5,24 persen yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di sejumlah kabupaten dan kota yang berada di atas rata-rata nasional.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengaku di tengah ketidakpastian global, pada semester I tahun 2026 ekonomi Maluku mampu tumbuh sebesar 5,24 persen.
Sektor perikanan dan perdagangan katanya masih menjadi salah satu kekuatan utama yang menopang perekonomian di Provinsi Maluku.
“Kekuatan ini harus dikembangkan lebih jauh sehingga ekonomi Maluku terus bertumbuh, pinta Amalia disela-sela penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima aset tanah dari Pemprov Maluku dan Pemerintah Kota Tual kepada BPS, di Jakarta, Selasa (15/9).
Menurutnya Maluku tidak boleh terus berada pada posisi sebagai daerah penghasil bahan mentah, jika ingin pertumbuhan ekonomi Maluku terus tumbuh.
Karena itu, ia mendorong pemda memperkuat hilirisasi produk perikanan agar hasil kekayaan laut Maluku memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
"Hilirisasi itu penting untuk menciptakan lapangan kerja formal sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menekan kemiskinan di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan," harapnya.
Ia mengaku, BPS terus mendukung upaya Pemprov Maluku dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengubah keunggulan sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Hendrik Lewerissa mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi persen menjadi modal penting.
“Kita terus mendorong transformasi ekonomi, terutama dengan mengoptimalkan sektor perikanan dan perdagangan melalui peningkatan nilai tambah, hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja,” janji Hendrik.
Bagi Maluku, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut semakin inklusif, menciptakan lapangan kerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya keberadaan BPS tersebut tentu harus didukung dengan infrastruktur yang menunjang kerja sehingga Pemprov Maluku menyerahkan hibah lahan seluas 2.150 meter persegi kepada BPS dan Pemkot Tual menghibahkan lahan seluas 5.000 meter persegi kepada BPS Kota Tual.
Dukungan aset bukan sekadar bentuk kerja sama kelembagaan, tetapi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan Maluku berjalan berdasarkan data yang akurat.
“Hibah tanah ini adalah bukti nyata komitmen kami pembangunan di Maluku harus dibangun di atas basis data yang berkualitas,” tegasnya.
Penguatan kapasitas dan kelembagaan BPS di Maluku diharapkan ikut memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis data.(S-20)
