AMBON, Siwalima.id - Polres Seram Bagian Barat menahan Kepala Desa Seriawan berinisial AP sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
Tersangka ditahan karena memiliki cukup bukti yang kuat. Dalam kasus tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp451.049.100 berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat.
Kapolres SBB, AKBP Ref indo Pradikta Rulando mengatakan, dalam penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Satreskrim mengumpulkan alat bukti dan memeriksa puluhan saksi.
“Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial AP yang merupakan Kepala Desa Seruawan,” ujar Kapolres kepada wartawan, Jumat (13/1)
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan Pemerintah Desa Seruawan menerima anggaran ADD dan DD melalui rekening pemerintah desa di Bank Maluku-Malut sebesar Rp 1.414.378.000 pada 2022 dan Rp 1.335.097.652 pada 2023.
Dalam pengelolaan anggaran tersebut, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
“Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten SBB Nomor 700.1.2.1/15 tertanggal 15 Oktober 2026, total kerugian mencapai Rp 451.049.100.
Rinciannya, kerugian pada 2022 sebesar Rp 159.896.040, sedangkan pada 2023 mencapai Rp 291.153. 060,” ungkapnya.
Dijelaskan, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam penggunaan ADD dan DD Desa Seruawan.
Dugaan tersebut antara lain pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif untuk pembayaran upah tenaga kerja dan pembangunan bak air bersih.
Selain itu, terdapat dugaan pertanggungjawaban fiktif belanja modal kendaraan bermotor serta selisih pertanggungjawaban pada kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan.
Penyidik juga menemukan dugaan mark up jumlah bahan bantuan material, pertanggungjawaban fiktif rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta kelebihan pembayaran jasa angkut.
“Dugaan penyimpangan lainnya meliputi mark up belanja makan dan minum relawan Covid-19, pertanggungjawaban fiktif belanja bahan bakar dan pelumas, mark up material bantuan fasilitas jamban, serta mark up harga belanja pakaian untuk operasional pemerintah desa,” jelasnya.
Tidak hanya itu, penyidik menemukan dugaan pengeluaran kas dari anggaran ADD dan DD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 tanpa disertai bukti pertanggungjawaban.
Sebelumnya, dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres SBB telah memeriksa 32 orang saksi.
Mereka terdiri dari masyarakat penerima bantuan, pemilik toko, perangkat desa, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pegawai Bendahara Umum Daerah (BUD), serta auditor.
Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen pengangkatan dan penetapan perangkat desa, rekening koran Bank Maluku atas nama Pemerintah Desa Seruawan, dokumen APBDes dan perubahan APBDes 2022 dan 2023, laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, serta bukti pengeluaran lainnya.
Selain dokumen, polisi menyita satu lembar STNK, satu BPKB kendaraan bermotor, serta satu unit sepeda motor Yamaha Gear 125 CC warna cokelat beserta kuncinya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres SBB, Iptu Boyke Nanulaita mengatakan, penyidikan kasus tersebut masih terus dikembangkan.
“Penyidikan masih terus kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru apabila dari hasil pengembangan ditemukan keterlibatan pihak lain dan didukung dengan alat bukti yang cukup,” ujarnya.
Ia menjelaskan, AP ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/113/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim tertanggal 4 November 2026.
Tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Polisi telah menahan AP sejak 10 November 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/77/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim.
Selanjutnya, penyidik akan melanjutkan pemberkasan untuk mengirimkan berkas perkara tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Ini menjadi komitmen kami menangani perkara tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,”tandasnya.
Ia juga mengingatkan agar pengelolaan ADD dan DD dilakukan secara transparan dan akuntabel karena anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa. (S-25)