SIWALIMA.id > Berita
Hukum | Rabu, 18 November 2026 pukul 14:33 WIT
Toisutta: Kasus SK Bodong Masih dalam Pengembangan

AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon menyerahkan sepenuhnya proses pengembangan kasus dugaan penerbitan Surat Keputusan kenaikan pangkat bodong ke pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum.

Kabag Hukum Setda Kota Ambon Henry Toisuta mengatakan, penyidik Satreskrim Polresta Ambon, sampai saat ini masih melakukan proses pemeriksaan dan pengembangan kasus tersebut.

Nantinya, seluruh pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara ini, berpeluang dipanggil untuk dimintai kete­rangan mereka sebagai saksi.

“Pastinya semua akan dipanggil untuk menjadi saksi. Namun, siapa saja yang akan dipanggil, itu merupakan kewenangan penyidik,” ucap Toisutta kepada Siwalima di Ambon, Selasa (17/11).

Ia mengaku, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Karena itu, semua pihak diminta tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang bersalah, sebelum proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Pasalnya, asas praduga tak bersalah, harus tetap dikedepankan dalam penanganan kasus tersebut.

“Kita tidak bisa langsung nilai seseorang bersalah. Semua harus berdasarkan asas praduga tak bersalah. Jika dalam pengembangan nanti ditemukan pihak yang bertanggung jawab, itu menjadi kewenangan penyidik untuk menentukan,” jelas Toisutta.

Ia mengaku, kasus dugaan SK bodong tersebut menjadi salah satu peristiwa yang cukup menjadi perhatian di lingkungan Pemkot Ambon. Penanganan perkara ini, diharapkan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Toisutta juga menilai, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) semestinya, memahami aturan dan mengetahui batasan antara tindakan yang benar dan yang bertentangan dengan ketentuan.

“Kalau mau bicara soal korban, menurut saya sebagai ASN mereka juga harus tahu, mana yang benar dan mana yang salah,” papar Toisutta.

Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain, termasuk mereka yang belum disebut dalam keterangan sebelumnya, Toisutta kembali menegaskan, hal tersebut sepenuhnya menjadi ranah penyidik.

Bagian Hukum Pemkot Ambon tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang harus diperiksa maupun siapa yang patut ditetapkan sebagai tersangka.

“Sebagai bagian dari pemerintah, kami hanya sampaikan, bahwa proses hukum sementara berjalan. Untuk pengembangan dan penentuan siapa yang bertanggung jawab, itu kewenangan aparat penegak hukum,” cetus Toisutta.

Pemkot Ambon kata Toisutta, akan mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berlangsung di Polresta Ambon, sehingga dirinya belum dapat memastikan, kapan pengembangan perkara tersebut akan rampung, sebab prosesnya masih berjalan.(S-30)

BERITA TERKAIT