AMBON, Siwalima.id - Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon masih terus bergulir.
Polda Maluku membuka peluang menetapkan tersangka baru jika ditemukan alat bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.
Sejauh ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial AS. Tersangka merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga diduga berperan mengendalikan perusahaan penyedia dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurissa mengatakan, pasca penetapan satu tersangka tersebut, hingga kini belum ada penambahan tersangka dalam perkara tersebut.
“Untuk kasus Siwang sementara belum ada, namun proses penyidikan masih berjalan. Nanti kalau didapat alat bukti baru yang mengarah ke pelaku lain, akan dilakukan gelar perkara kembali,” kata Imelda saat dikonfirmasi Siwalima melalui pesan WhatsApp, Selasa (17/11).
Imelda menegaskan, penyidik masih membuka kemungkinan adanya tersangka lain seiring pengembangan penyidikan. Namun, penetapan tersebut harus didukung alat bukti yang cukup.
Sebelumnya, Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho, mengungkapkan penetapan AS sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Sebelum penetapan tersangka, penyidik juga telah melaksanakan gelar perkara. AS ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (11/11).
Dalam perkara ini, AS diduga tidak hanya menjalankan tugas sebagai PPK, tetapi juga berperan mengendalikan perusahaan penyedia yang mengerjakan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut.
Kasus ini berkaitan dengan dua paket pembangunan sarana air bersih di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku. Total nilai kontrak kedua proyek mencapai sekitar Rp 6,174 miliar.
Anggaran proyek bersumber dari APBD Provinsi Maluku sebesar Rp 1,2 miliar. Sementara Rp 4,974 miliar lainnya berasal dari pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dalam pelaksanaannya, proyek yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat tersebut diduga tidak diselesaikan sesuai ketentuan. Meski demikian, pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan disebut telah mencapai 100 persen.
Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pelaksanaan proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 1,8 miliar. (S-25)