SIWALIMA.id > Berita
Headline , Hukum | Rabu, 18 November 2026 pukul 15:03 WIT
Ada Tersangka Baru di Kasus Air Bersih Siwang

AMBON, Siwalima.id - Penyidikan kasus dugaan ko­rupsi proyek pembangunan sa­rana dan prasarana air bersih  Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon masih terus bergulir.

Polda Maluku membuka pe­luang menetapkan tersangka baru jika ditemukan alat bukti yang mengarah pada keterli­batan pihak lain.

Sejauh ini, penyidik telah me­netapkan satu orang tersangka berinisial AS. Tersangka meru­pa­kan Pejabat Pembuat Komitmen (P­PK) yang juga diduga berperan me­ngendalikan perusahaan pe­nye­dia dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Mas­yarakat Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurissa mengatakan, pasca penetapan satu tersangka tersebut, hingga kini belum ada penambahan tersang­ka dalam perkara tersebut.

“Untuk kasus Siwang sementara belum ada, namun proses penyi­di­kan masih berjalan. Nanti kalau di­dapat alat bukti baru yang me­ngarah ke pelaku lain, akan dila­kukan gelar perkara kembali,” kata Imelda saat dikonfirmasi Siwalima melalui pesan WhatsApp, Selasa (17/11).

Imelda menegaskan, penyidik masih membuka kemungkinan adanya tersangka lain seiring pe­ngembangan penyidikan. Namun, penetapan tersebut harus didu­kung alat bukti yang cukup.

Sebelumnya, Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditres­krim­sus Polda Maluku, AKBP Han­dy Senonugroho, mengungkapkan penetapan AS sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik me­ngantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Sebelum penetapan tersangka, penyidik juga telah melaksanakan gelar perkara. AS ditetapkan seba­gai tersangka pada Rabu (11/11).

Dalam perkara ini, AS diduga tidak hanya menjalankan tugas sebagai PPK, tetapi juga berperan mengendalikan perusahaan pe­nyedia yang mengerjakan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut.

Kasus ini berkaitan dengan dua paket pembangunan sarana air bersih di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku. Total nilai kontrak kedua proyek mencapai sekitar Rp 6,174 miliar.

Anggaran proyek bersumber dari APBD Provinsi Maluku sebesar Rp 1,2 miliar. Sementara Rp 4,974 miliar lainnya berasal dari pinja­man melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dalam pelaksanaannya, proyek yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat tersebut diduga tidak diselesaikan sesuai ketentuan. Meski demikian, pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan disebut telah mencapai 100 persen.

Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pelaksanaan proyek terse­but diduga mengakibatkan keru­gian keuangan negara lebih dari Rp 1,8 miliar. (S-25)

BERITA TERKAIT