AMBON, Siwalima.id - Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
Pantauan Siwalima, puluhan personel dengan menggunakan rompi bertuliskan Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejati Maluku ini tiba di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku sejak pukul 09.30 WIT dan langsung melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan.
Penggeledahan penyidik dimulai dari ruangan sekretaris dinas yang berada di lantai 1 dan dilanjutkan dengan ruangan keuangan dan beberapa ruangan lainnya.
Tepat pukul 10.25 WIT, dua personil Kejati didampingi salah satu staf bagian keuangan Dinas Pendidikan keluar dari ruangan sub bagian kepegawaian dan umum sambil membawa dua tumpukan berkas dalam map merah yang bertuliskan DAU 2025.
Usai melakukan penggeledahan pada ruangan bagian keuangan, tim penyidik Kejati melanjutkan penggeledahan di seluruh ruang kepala bidang yang berada dilantai 2 dan ruangan umum yang berada di lantai 1.
Setelah melakukan penggeledahan selama beberapa jam, penyidik akhirnya mengamankan sejumlah dokumen yang dimasukkan dalam empat box.
Penyidik menyita ratusan dokumen yang disimpan dalam 8 box.
Tidak hanya dokumen surat, penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa flash disck, hardisk serta telepon genggam (Handphone) milik pejabat dinas pendidikan juga ikut disita.
Dua lokasi yang menjadi titik penggeledahan diantaranya Rumah Dinas Bendahara Dinas Pendidikan serta Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku
Penggeledahan dipimpin oleh Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Azer Orno bersama tim penyidik di dua lokasi.
Proses penggeledahan yang berlangsung di Dinas Pendidikan, dikawal oleh anggota TNI yang berjumlah 3 orang. Tim Pidsus kemudian menggeledah beberapa ruangan diantaranya Ruang Bendahara, Ruang Sekretaris Dinas serta ruangan kepala Bidang.
Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Azer Orno usai penggeledahan menjelaskan, penggeledahan yang dilakukan tim penyidik merupakan bagian dari rangkaian proses penyidikan yang sementara berjalan. “Penggeledahan di dua lokasi yaitu di kantor Dinas Pendidikan dan juga rumah saksi AA dalam kapasitas sebagai bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, “ kata Azer Orno.
Ia menyebutkan, dalam proses penggeledahan tim berhasil menyita dokumen-dokumen dari ruangan Bendahara, ruang Kasubag Keuangan serta ruang para Kabid. Sehingga total ada ratusan dokumen yang dikemas dalam 7 boks.
“Dalam penggeledahan tadi tim berhasil menyita beberapa dokumen, termasuk juga barang bukti elektronik baik itu flash disk maupun hardisk, ada juga HP yang disita. Handphone yang disita ada 7 unit milik bendahara, Sekdis dan para Kabid yang hadir, “rincinya.
Sementara dirumah saksi AA, tim menyita 1 Boks dokumen. Sehingga total ada 8 boks yang berisi ratusan dokumen. “Selanjutnya dokumen-dokumen ini akan diteliti, “ujarnya.
Menurutnya, seluruh barang yang diamankan akan menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggungjawab dalam dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
Mantan Kasi Pidsus Kejari Ambon ini menambahkan bahwa agenda selanjutnya, tim akan melakukan panggilan terhadap saksi-saksi lain, termasuk mantan Kadis Pendidikan.
“Mantan kadis akan agendakan. Jadi nanti ikuti saja kalau ada perkembangan akan kami infokan, “ pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Sarlota Singerin membenarkan adanya proses penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejati Maluku.
Ia mengatakan sebagai pimpinan pada Dinas Pendidikan dirinya mendukung tindakan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik untuk melengkapi bukti dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
“Silahkan saja kami dukung kalau penggeledahan untuk melengkapi bukti pemeriksaan disilahkan,” ucap Sarlota.
Sarlota memastikan telah memerintahkan Sekretaris Dinas dan semua staf untuk tetap kooperatif dalam mendukung proses penyidikan yang sementara dilakukan Kejati Maluku.
Kendari demikian, Sarlota belum dapat memastikan apakah penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejati hanya terkait pengelolaan anggaran tahun 2025 atau di tahun-tahun sebelumnya juga. “Soal itu saya tidak tahu, tapi mengapa tidak ungkap borok 2024 dan sebelumnya yang sangat merugikan negara juga,” tandasnya. (S-20/S-29)