AMBON, Siwalima.id - Kejaksaan Negeri Tual menahan empat tersangka kasus dugaan proyek talud penahan tanah (TPT) di Desa Yarler, Kota Tual Tahun anggaran 2020.
Empat tersangka yang ditahan yaitu, ASR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OSP selaku Direktur CV Bersatu Jaya, MR sebagai Ketua Pokja dan CS selaku Wakil Direktur CV Bersatu Jaya.
Sebelum ditahan pada Senin (16/11) empat tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka.
“Ada empat orang yang kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan yaitu CS sebagai pelaksana proyek. Kemudian tiga tersangka lain berinisial ASR, OSP dan MR, “kata Kasi pidsus, Kejari Tual, Johanes Riky Felubun kepada Siwalima, Selasa (17/11).
Dijelaskan, para tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa mark-up dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) tembok penahan tanah Yarler.
“Berdasarkan nilai kontrak, proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp1.241.622.136 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun 2020, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), “rincinya.
Dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan indikasi kerugian keuangan negara hanya sekitar Rp500 juta.
Disinggung soal tersangka CS yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Malra periode 2024-2029 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pria yang akrab disapa Joe ini membenarkannya.
“Ia benar CS anggota DPRD aktif, “ungkapnya.
Dia menambahkan, perbuatan para tersangka dijerat dengan pasal berbeda sesuai perannya masing-masing. Untuk tersangka ASR, OSP dan CS, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Sedangkan sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara tersangka MR disangkakan secara primair dengan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Adapun sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. (S-29)