SIWALIMA.id > Berita
Hukum | Senin, 16 November 2026 pukul 14:07 WIT
Terima Surat Pembongkaran Cafe, Pemkot Bakal Digugat

AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon dipastikan akan digugat terkait surat perintah pembongkaran bangunan Cafe Desember yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Langkah hukum tersebut disiapkan oleh pemilik cafe, Appriliana Djokdja, melalui kuasa hukumnya Said Ibhar Pirasouw dan Suwardi Sopaliu. Gugatan ini dilayangkan, karena mereka menilai Pemkot Ambon tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembongkaran bangunan yang status kepemilikan tanahnya masih menjadi sengketa.

Kuasa Hukum Pengugat Said Ibhar Pirasouw menjelaskan, pihaknya telah dua kali menyampaikan keberatan administratif kepada Pemkot Ambon terkait surat perintah pembongkaran tersebut.

"Kami sudah dua kali mengajukan surat keberatan untuk menjawab surat dari Pemkot Ambon. Namun, surat tersebut tidak ditanggapi. Pemkot justru kembali mengeluarkan surat tertanggal 11 November 2026 yang memerintahkan pengelola Cafe Desember membongkar sendiri bangunan ini,” ucap Said kepada wartawan di Ambon, Sabtu (14/11).

Pengajuan keberatan itu, mengacu pada UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 75, yang mengatur hak masyarakat untuk mengajukan upaya administratif terhadap keputusan atau tindakan pemerintahan yang merugikan.

Bahkan, pihaknya juga telah mengikuti proses mediasi bersama Pemerintah Kota Ambon dan tetap menyatakan keberatan terkait pembongkaran tersebut.

"Dasar Pemkot Ambon minta bangunan klien kami dibongkar itu karena ada surat yang mengatakan bahwa cafe ini dibangun tanpa IMB dan tanah ini adalah milik pihak lain. Dari itu Pemkot mestinya tidak kemudian mengeluarkan surat pembongkaran hanya karena surat itu. Itu Pemkot keliru,” tandas Said.

Said menegaskan, kliennya tetap mempertahankan penguasaan lahan tersebut karena memiliki sejumlah dokumen yang menurut mereka menjadi dasar kepemilikan dan penguasaan tanah dimana berdirinya cafe tersebut.

Dokumen itu, diantaranya akta jual beli antara saudara Hasna dengan keluarga Soulissa selaku pemilik sebelumnya. Dalam transaksi tersebut, tanah diklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 379. Selanjutnya, Hasna disebut telah mengalihkan tanah tersebut kepada Dicky Irawan bersama Appriliana Djokdja melalui perjanjian pengikatan jual beli.

“Memang terdapat persoalan mengenai pelunasan pembayaran tanah kepada pemilik sebelumnya. Namun, persoalan tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk melakukan pembongkaran tanpa penyelesaian melalui jalur hukum,” ucap Said.

Ia juga menyebut, bangunan di lokasi tersebut sebelumnya telah memiliki IMB yang diterbitkan Pemkot Ambon melalui Dinas PUPR dengan Nomor 640/292/IMB/DPMPTSP tertanggal 2 November 2022.

Untuk itu, bangunan ini bukan bangunan yang tidak memiliki izin, sebab ada IMB yang diterbitkan Pemkot Ambon. Karena itu, pihaknya mempertanyakan dasar pembongkaran. Selain persoalan dokumen kepemilikan, ia juga menyoroti klaim, bahwa tanah tersebut merupakan aset Pemkot Ambon.

Berdasarkan penelusuran dan pengecekan sejumlah instansi, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku dan Badan Pertanahan, terdapat keterangan, bahwa lahan tersebut masih tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi.

"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku telah menerbitkan surat keterangan pemanfaatan tanah kepada Dicky Irawan dan Appriliana Djokdja (kliannya),” papar Said.

Pemprov kata Said, bahkan pernah menyurati pihak pertanahan saat hendak dilakukan pengukuran oleh salah satu pihak yang mengklaim sebagai pemilik dari tanah ini.

Persoalan tersebut, menunjukkan adanya perbedaan klaim dan dokumen kepemilikan yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Bahkan, terdapat sertifikat yang dimiliki pihak lain atas lahan tersebut. Namun, kuasa hukum menilai keabsahan masing-masing dokumen harus diuji melalui pengadilan.

“Kalau ada pihak yang merasa haknya dilanggar, silahkan mengajukan persoalan ini ke pengadilan. Pemkot Ambon tidak memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti kepemilikan yang dimiliki klien kami. Yang berwenang menyatakan sah atau tidaknya suatu bukti dan membatalkannya adalah pengadilan,” tegas Said.

Karena itu, Said menegaskan, pihaknya tidak akan menerima pembongkaran yang akan dilakukan secara sepihak oleh Pemkot Ambon. Pembongkaran baru dapat diterima, apabila dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah melalui mekanisme eksekusi sesuai ketentuan hukum.

"Kami tetap bertahan diatas tanah ini berdasarkan dokumen yang kami miliki. Kami bisa menerima pembongkaran apabila ada putusan pengadilan yang inkrah dan dilaksanakan melalui eksekusi yang sah menurut hukum,” tandas Said.

Ia menambahkan, apabila Pemkot Ambon tetap melanjutkan perintah pembongkaran tanpa mempertimbangkan keberatan administratif yang telah diajukan, pihaknya akan mengambil langkah hukum, termasuk menggugat pemerintah kota.

"Kami tetap keberatan. Jika pemerintah kota tetap melakukan tindakan tersebut, kami akan menempuh jalur hukum dan menggugat Pemkot Ambon terkait surat perintah pembongkaran itu," tutup Said.(S-25)

BERITA TERKAIT