Pemerintah Kota Ambon resmi melaporkan dugaan Surat Keputusan (SK) bodong ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease, Selasa (10/11).
Pemkot meminta aparat kepolisian menelusuri dugaan penerbitan dugaan SK bodong yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maupun daerah.
Pengaduan ke Polresta Ambon merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, serta melindungi keuangan negara dan daerah.
Ada beberapa hal yang menjadi pokok pengaduan Pemkot Ambon. Pertama, dugaan penerbitan SK tidak sah yang perlu ditelusuri keaslian dokumen, kewenangan pihak yang menerbitkan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Kedua, dugaan kerugian keuangan negara atau daerah akibat penerbitan maupun penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan dan besaran kerugian itu masih harus dibuktikan, melalui pemeriksaan aparat berwenang.
Selain itu, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pengaduan, pihak yang diadukan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Ambon.
Meskipun surat pengaduan telah disampaikan kepada Polresta, proses tersebut belum sampai pada tahap penerbitan Laporan Polisi (LP).
Pemkot Ambon menghormati kewenangan, dan independensi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan diserahkan kepada pihak kepolisian, untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Keabsahan dokumen pemerintahan merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Pemkot Ambon, lanjutnya, berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan tersebut secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi.
Tercatat 45 guru yang korban SK Bodong, publik berharap, polisi telusuri SK Bodong ini mengiring siapapun yang diduga terlibat, jerat dan jangan loloskan.
Polisi harus mengungapkan siapa aktor intelektual yang terlibat dalam SK bodong tersebut.(*)