AMBON, Siwalima.id - Anggota Komisi III DPRD Maluku Muhammad Reza Mony, mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim terpadu penanganan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Usulan pembentukan tim terpadu ini dinilai sebagai langkah penting, mengingat kasus Karhutla di Maluku terus meningkat yang berdampak pada berbagai aspek termasuk kesehatan masyarakat.
Reza mengaku, dirinya memahami keterbatasan anggaran yang dihadapi pemda, namun kondisi tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan Karhutla terus terjadi tanpa langkah penanganan yang terukur.
“Soal Karhutla ini saya juga paham betul kondisi daerah yang keterbatasan anggaran. Cuma ini kan tidak bisa dibiarkan kayak begini terus, sebab dampaknya cukup fatal bagi masyarakat,” tandas Reza kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (8/10).
Pemda kata Reza, perlu segera membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder termasuk pemerhati lingkungan, akademisi serta elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap persoalan lingkungan, hal ini agar ada solusi dan jalan keluar untuk penanganan Karhutla.
Penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah membesar, namun sebaliknya pemda harus mulai memperkuat langkah pencegahan, deteksi dini, pemetaan wilayah rawan hingga kesiapsiagaan menghadapi kebakaran.
“Kita tidak bisa hanya duduk melihat dan menunggu, lalu berdoa hujan turun saja, tak bisa. Minimal ada langkah-langkah yang perlu diambil pemda untuk bisa menangani kebakaran ini,” tegas Reza.
Apalagi menurut Reza, kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Maluku dalam beberapa hari terakhir, menunjukkan persoalan karhutla tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri di satu lokasi.
Karena itu, Pemprov Maluku diminta untuk duduk bersama pemerintah kabupaten/kota menyusun langkah penanganan yang lebih terkoordinasi, termasuk memastikan kesiapan personel, armada pemadam, ketersediaan air, pemantauan titik api serta pelibatan masyarakat di wilayah rawan.
“Ini karena melihat situasinya sudah terlalu. Kabut asap ini sudah di seluruh daerah di Maluku, ibu kota juga, Kota Ambon juga semuanya diselimuti kabut asap. Jadi saya rasa harus ada segera langkah konkret dan tindak lanjut dari pemda untuk menyikapi ini,” tandasnya.
Reza menegaskan, keterbatasan anggaran harus disiasati melalui kolaborasi lintas sektor sehingga penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah.
Politisi Hanura Maluku ini menegaskan, harus ada langkah konkret, artinya jangan sampai setiap terjadi kebakaran baru semua bergerak, namun harus dimulai dari upaya mencegah dan mengantisipasi sebelum kebakaran semakin meluas.(S-20)
