AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon resmi melaporkan dugaan Surat Kepu­tusan (SK) bodong ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Selasa (10/11).

Pemkot meminta aparat kepoli­sian menelusuri dugaan penerbitan dugaan SK bodong yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maupun daerah.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, Hendri Toisutta mengatakan, pengaduan tersebut merupakan bentuk tang­gung jawab pemerintah dalam men­jaga kewibawaan administrasi pe­merintahan, serta melindungi ke­uangan negara dan daerah.

“Setiap dokumen maupun tin­dakan yang mengatasnamakan pemerintah harus memiliki dasar hu­kum yang jelas, dan dapat di­per­tanggungjawabkan,” tegas Hendri kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/11) malam. 

Ia menjelaskan, terdapat bebe­rapa hal yang menjadi pokok pe­ngaduan Pemkot Ambon. Pertama, dugaan penerbitan SK tidak sah yang perlu ditelusuri keaslian dokumen, kewenangan pihak yang menerbitkan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Kedua, dugaan kerugian ke­uangan negara atau daerah akibat penerbitan maupun penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan dan besaran kerugian itu masih harus dibuktikan, melalui pemerik­saan aparat berwenang.

Selain itu, berdasarkan infor­masi yang disampaikan dalam pengaduan, pihak yang diadukan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pem­kot Ambon.

Hendri menegaskan, meskipun surat pengaduan telah disampai­kan kepada Polresta, proses tersebut belum sampai pada tahap penerbitan Laporan Polisi (LP).

Saat ini, lanjut Hendri, Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepo­lisian Terpadu (SPKT), untuk pro­ses lebih lanjut sesuai prosedur, ter­masuk pembuatan laporan polisi, dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila persyaratannya terpenuhi. 

“Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan adalah penyam­paian surat laporan pengaduan, sedangkan penerbitan laporan polisi masih menunggu proses kepolisian,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemkot Ambon menghormati kewenangan, dan independensi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut. 

Karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan diserahkan kepada pihak kepolisian, untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perun­dang-undangan.

Hendri juga mengingatkan pen­tingnya menjunjung asas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Kami mengajak rekan-rekan me­dia, untuk bersama-sama men­jaga ketepatan informasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ketegasan me­negakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang,” tegasnya.

Menurutnya, keabsahan doku­men pemerintahan merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Pemkot Ambon, lanjutnya, ber­komitmen menyampaikan per­kem­bangan penanganan penga­duan tersebut secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi. 

Polisi Telaa

Sementara itu, pihak Polresta Ambon mulai menelaah laporan pengaduan pemkot terkait dugaan penerbitan SK palsu. Hal ini dilakukan, sebagai langkah awal untuk menentukan tindak lanjut penanganan perkara, termasuk kemungkinan penerbitan laporan resmi dari Sentra Pelayanan Kepoliaian Terpadu (SPKT).

Kasi Humas Polresta Ambon, Ipda Juliana Masbaitubun melalui Ps Kasubsi Penmas Polresta Ambon, Aipda Agung Prayudi Biarno saat dikonfirmasi Siwalima, di Mapolresta, Kamis (12/11) membenarkan kalau pihak Polresta sementara mempelajari dokumen yang disampaikan sebagai dasar menentukan langkah penanganan selanjutnya.

“Laporannya sudah masuk sejak kemarin, dan sementara ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Agung.

Ia menjelaskan, proses telaah diperlukan untuk mengkaji materi pengaduan sebelum kepolisian mengambil langkah lebih lanjut sesuai ketentuan hukum. (S-10/S-30)