AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat belanja pemerintah pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Percepatan belanja pemerintah ini dilakukan dengan mengeluarkan instruksi ketat terkait batas waktu pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), serta mekanisme pengembalian sisa dana anggaran menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam surat resmi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku yang ditujukan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Maluku.
“Langkah ini kita ambil, guna memastikan tertib administrasi keuangan daerah serta kelancaran proses penutupan pembukuan akhir tahun anggaran,” ucap Sekda Maluku, Sadli Ie kepada wartawan di Kantor Gubernur, Kamis (12/11).
Menurut sekda, terdapat empat kategori jenis SPM beserta tenggat waktu pengajuan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang wajib dipatuhi oleh seluruh OPD. Dimana SPP dan SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) pengajuan SPM paling lambat tanggal 01 Desember 2026, dengan penerbitan SP2D dijadwalkan 7 Desember 2026.
Sementara SPP dan SPM Ganti Uang Persediaan (GUP) pengajuan SPM ditutup pada 8 Desember 2026 dan penerbitan SP2D pada 14 Desember 2026. Selanjutnya SPP dan SPM Langsung (LS) pengajuan SPM ditetapkan paling lambat 16 Desember 2026 dengan penerbitan SP2D tanggal 21 Desember 2026, sedangkan untuk SPP dan SPM Gaji Bulan Januari 2027.
“Pengajuan SPM dijadwalkan pada 22 Desember 2026, untuk penerbitan SP2D akan dilakukan pada awal tahun berikutnya, yakni 4 Januari 2027. Kami sudah tegaskan soal kewajiban penyetoran sisa dana dan PAD secara bruto,” tegas sekda.
Selain tenggat waktu pencairan, kata sekda, Pemprov Maluku juga memberikan instruksi tegas terkait sisa dana Uang Persediaan (UP), TUP, GU, serta Jasa Giro Tahun Anggaran 2026 yang masih berada di kas bendahara baik tunai maupun di rekening bank.
Bagi OPD, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau bendahara yang hingga 31 Desember 2026 belum menyetorkan sisa dana tersebut, dipastikan akan diberikan sanksi tegas berupa penundaan pemberian pembayaran UP, TUP, dan GU pada tahun anggaran berikutnya sampai kewajiban tersebut diselesaikan.
Sementara itu, untuk PAD, seluruh penerimaan wajib disetorkan ke Kas Daerah secara bruto selambat-lambatnya pada 30 Desember 2026.
“Kebijakan disiplin anggaran ini diharapkan dapat dijalankan secara tertib oleh seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” tandas sekda. (S-20)
