AMBON, Siwalima.id - Penyidikan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Booi, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tahun Anggaran 2022-2024 mulai berproses ke tahapan penghitungan kerugian keuangan negara.
Tim penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Saparua telah menyerahkan dokumen perkara kepada Inspektorat Kabupaten Malteng untuk dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan sekitar dua minggu lalu sebagai bagian dari proses penghitungan kerugian negara dalam perkara yang tengah diusut tersebut.
Kepala Cabjari Saparua, Asmin Hamja mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu perkembangan proses audit dari Inspektorat Malteng.
Penyidik juga akan kembali berkoordinasi dengan auditor di Masohi guna memastikan apakah masih terdapat dokumen tambahan yang diperlukan.
“Saat ini tim sudah menyurat ke ahli untuk menghitung kerugian negara ke Inspektorat Malteng. Satu dua hari ini kami akan koordinasi lagi ke Masohi untuk menanyakan apakah ada dokumen yang masih kurang, sehingga bisa kami serahkan sesuai permintaan,” ungkap Asmin saat dikonfirmasi Siwalima, kemarin.
Menurutnya, surat pengantar permintaan penghitungan kerugian negara telah disampaikan sekitar dua minggu lalu. Karena itu, penyidik akan terus berkoordinasi agar proses audit dapat berjalan sesuai kebutuhan penyidikan.
“Kami ingin memastikan semua dokumen yang dibutuhkan auditor sudah terpenuhi. Kalau masih ada kekurangan, tentu akan segera kami lengkapi,” jelasnya.
Di sisi lain, Asmin mengungkapkan, penyidik telah memeriksa sekitar 36 saksi untuk mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan ADD-DD Booi selama tiga tahun anggaran tersebut.
Jumlah saksi itu termasuk pendamping desa dan pendamping kecamatan yang telah dimintai keterangan untuk mengungkap mekanisme pengelolaan serta penggunaan anggaran desa.
Bahkan, penyidik masih terus mengembangkan pemeriksaan dengan meminta keterangan sejumlah pihak tambahan, terutama untuk mengonfirmasi dugaan aliran penggunaan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Asmin menjelaskan, dalam pemeriksaan tambahan itu, penyidik mendalami informasi mengenai pihak-pihak yang disebut menerima atau menggunakan sejumlah uang.
Keterangan tersebut kemudian dicocokkan untuk memastikan kebenarannya. “Termasuk kemarin ada dua saksi tambahan dari pihak-pihak lain. Soal ada uang yang dipergunakan dari orang ini, si A, si B, kami konfrontir apakah benar ada atau ternyata tidak ada,” tandasnya.(S-26)
