AMBON, Siwalima.id - Komisi I DPRD Provinsi Maluku memastikan akan hati-hati dalam penyelesaian persoalan lahan seluas 648 hektar yang bermasalah di Desa Laimu Kabupaten Maluku Tengah.
Ketua Komisi I DPRD Maluku Solichin Buton mengungkapkan persoalan tanah seluas 647 hektare di Laimu berkaitan dengan sengketa lahan dan tuntutan pembayaran ganti rugi masyarakat terhadap kelompok usaha PT Djayanti Group melalui PT Maluku Dinamika Semen.
Dimana lahan tersebut telah menjadi objek sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Masohi yang berkaitan dengan upaya menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
"Komisi I berhati-hati dalam menelusuri persoalan dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan barang sita jaminan menyusul informasi mengenai penyewaan tanah yang berstatus sita jaminan kepada CV. Batu Seram Jaya," ujar Solichin di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (12/11).
Menurutnya keberadaan dan aktivitas pemanfaatan lahan tersebut termasuk informasi penyewaan kepada CV. Batu Seram Jaya menjadi persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama menyangkut status hukum objek sita jaminan, batas-batas tanah, serta pihak yang memiliki kewenangan atas pengelolaannya.
Solihin mengatakan pihaknya telah mendengarkan penjelasan dari seluruh pihak terkait, namun belum ada keputusan yang dapat diambil karena masih terdapat perbedaan keterangan mengenai status kepemilikan tanah tersebut.
“Kita sudah mengambil sikap terkait dengan persoalan tanah di Laimu. Kita sudah mendengar seluruh pihak menjelaskan, tetapi memang belum ada satu keputusan yang harus kita ambil karena ada hal yang dijelaskan belum jelas terkait dengan status tanah itu,” jelasnya.
Apalagi terdapat perbedaan keterangan antara pihak Pemerintah Negeri Laimu tanah tersebut merupakan tanah negeri sedangkan pihak kuasa hukum menyampaikan lahan dimaksud merupakan tanah milik kaum atau kelompok masyarakat.
"Perbedaan keterangan ini menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen kepemilikan, riwayat tanah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek sengketa," jelasnya.
Oleh karena itu, Solichin mengaku akan melakukan inspeksi bersama dengan Pemerintah Maluku Tengah, DPRD dan BPN untuk memastikan batas-batas lahan berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Peninjauan tersebut juga bertujuan memastikan letak objek tanah seluas 647 hektare yang menjadi bagian dari persoalan sengketa di Negeri Laimu. (S-20)
