AMBON, Siwalimanews –Â Polres Pulau Buru didesak mengungkap pelaku pembunuhan yang terjadi di areal tambang emas ilegal di Gunung Botak.
Desakan ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (16/7).
Katanya, DPRD sangat menyaÂyangkan peristiwa tragis yang menimpa warga Desa Waiheru yang tewas mengenaskan di arel tambang.
âKami sangat menyayangkan peristiwa tragis ini. Kami menÂdesak pihak kepolisian agar mengÂambil langkah cepat dan segera mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang berÂlaku,â tegas Solichin.
Solichin mengaku, dirinya berada di Kota Namlea, KabuÂpaten Buru saat peristiwa terjadi dan telah berkoordinasi langsung dengan pihak Polres Buru untuk penanganan kasus tersebut.
Ia juga mendukung langkah Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan penertiban aktivitas di kawasan Gunung Botak, yang selama ini dikenal sebagai wilayah pertambangan rakyat yang rawan konflik.
âKawasan Gunung Botak harus segera ditata secara menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terÂulang di masa mendatang,â ucap Solichin.
Kader PKS ini mengaku, dihari yang sama Komisi I juga menerima surat dari para tokoh adat Negeri Kayeli, Kabupaten Buru yang mengajukan permohonan audiensi untuk membahas kondisi terkini di Gunung Botak.
âSenin depan kita akan menggelar rapat bersama para tokoh adat untuk membicarakan berbagai persoalan di Gunung Botak, termasuk kasus pembunuhan ini,âharapnya.
Tetap Dilakukan
Gubernur Maluku Hendrik LeweÂrissa menegaskan pendirianÂnya unÂtuk melakukan penertiban kawasan gunung botak dari praktek perÂtambangan emas ilegal.
Penegasan sikap ini diungkapkan HL sapaan akrab Gubernur, meresÂpon adanya respon dari sejumlah pihak menolak dilakukan penertiban kawasan Gunung Botak.
Gubernur bilang penertiban kawasan gunung botak merupakan langkah penting untuk memastikan langsung hidup masyarakat di Pulau Buru.
Dijelaskan dalam negara hukum Indonesia pemegang kuasa pertamÂbangan adalah negara, artinya negara mengatur seluruh sumber daya alam dengan tujuan meningÂkatkan kesejahteraan masyarakat.
âPasal 33 UUD 1945 bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, maka negara punya kuasa untuk mengatur akan sebagainya,â ucap gubernur kepada wartawan di Sport Hall Karang Panjang, Rabu (16/7)
Menurutnya sebagai kepala daerah dirinya memiliki niat yang baik untuk memastikan generasi muda Maluku sehat termasuk dari bahaya penggunaan merkuri dan sianida di gunung botak.
Namun, jika ada kelompok masÂyarakat yang melayangkan protes untuk penertiban gunung botak maka harus dipertanyakan motiÂvasinya harus dipertanyakan.
âJustru yang menolak penertiban ini kami pertanyakan motivasinya apa apakah mau membiarkan banyak korban berjatuhan dan membiarkan kehancuran lingkungan hidup di Pulau Buru yang mengancam keselamatan anak-anak kita,â tegas Gubernur.
Gubernur mengingatkan semua elemen masyarakat agar jangan hanya karena kepentingan pribadi dan kelompok kemudian mengorÂbankan masa depan generasi masa depan Maluku dari pengelolaan guÂnung botak secara ilegal
âNegara harus tertibkan. Saya akan tertibkan. Soal waktu tunggu saja,â jelasnya. (S-26/S-20)