SIWALIMA.id > Berita
Hukum | Kamis, 17 Juli 2025 pukul 16:53 WIT
Polisi Didesak Ungkap Pelaku Pembunuhan di Gunung Botak

AMBON, Siwalimanews – Polres Pulau Buru didesak mengungkap pelaku pembunuhan yang terjadi di areal tambang emas ilegal di Gunung Botak.

Desakan ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (16/7).

Katanya, DPRD sangat menya­yangkan peristiwa tragis yang menimpa warga Desa Waiheru yang tewas mengenaskan di arel tambang.

“Kami sangat menyayangkan peristiwa tragis ini. Kami men­desak pihak kepolisian agar meng­ambil langkah cepat dan segera mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ber­laku,” tegas Solichin.

Solichin mengaku, dirinya berada di Kota Namlea, Kabu­paten Buru saat peristiwa terjadi dan telah berkoordinasi langsung dengan pihak Polres Buru untuk penanganan kasus tersebut.

Ia juga mendukung langkah Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan penertiban aktivitas di kawasan Gunung Botak, yang selama ini dikenal sebagai wilayah pertambangan rakyat yang rawan konflik.

“Kawasan Gunung Botak harus segera ditata secara menyeluruh agar peristiwa serupa tidak ter­ulang di masa mendatang,” ucap Solichin.

Kader PKS ini mengaku, dihari yang sama Komisi I juga menerima surat dari para tokoh adat Negeri Kayeli, Kabupaten Buru yang mengajukan permohonan audiensi untuk membahas kondisi terkini di Gunung Botak.

“Senin depan kita akan menggelar rapat bersama para tokoh adat untuk membicarakan berbagai persoalan di Gunung Botak, termasuk kasus pembunuhan ini,”harapnya.

Tetap Dilakukan

Gubernur Maluku Hendrik Lewe­rissa menegaskan pendirian­nya un­tuk melakukan penertiban kawasan gunung botak dari praktek per­tambangan emas ilegal.

Penegasan sikap ini diungkapkan HL sapaan akrab Gubernur, meres­pon adanya respon dari sejumlah pihak menolak dilakukan penertiban kawasan Gunung Botak.

Gubernur bilang penertiban kawasan gunung botak merupakan langkah penting untuk memastikan langsung hidup masyarakat di Pulau Buru.

Dijelaskan dalam negara hukum Indonesia pemegang kuasa pertam­bangan adalah negara, artinya negara mengatur seluruh sumber daya alam dengan tujuan mening­katkan kesejahteraan masyarakat.

“Pasal 33 UUD 1945 bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, maka negara punya kuasa untuk mengatur akan sebagainya,” ucap gubernur kepada wartawan di Sport Hall Karang Panjang, Rabu (16/7)

Menurutnya sebagai kepala daerah dirinya memiliki niat yang baik untuk memastikan generasi muda Maluku sehat termasuk dari bahaya penggunaan merkuri dan sianida di gunung botak.

Namun, jika ada kelompok mas­yarakat yang melayangkan protes untuk penertiban gunung botak maka harus dipertanyakan moti­vasinya harus dipertanyakan.

“Justru yang menolak penertiban ini kami pertanyakan motivasinya apa apakah mau membiarkan banyak korban berjatuhan dan membiarkan kehancuran lingkungan hidup di Pulau Buru yang mengancam keselamatan anak-anak kita,” tegas Gubernur.

Gubernur mengingatkan semua elemen masyarakat agar jangan hanya karena kepentingan pribadi dan kelompok kemudian mengor­bankan masa depan generasi masa depan Maluku dari pengelolaan gu­nung botak secara ilegal

“Negara harus tertibkan. Saya akan tertibkan. Soal waktu tunggu saja,” jelasnya. (S-26/S-20)

BERITA TERKAIT