AMBON, Siwalima.id - Guna memperkuat ekosistem keuangan inklusif, OJK Maluku menyasar masyarakat nelayan dan pelaku UMKM di Kabupaten Buru dan Buru Selatan.
Penguatan akses keuangan dilakukan melalui sejumlah program, mulai dari Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang disinergikan dengan Kampung Nelayan, business matching hingga penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Rangkaian kegiatan dilaksanakan pada 15-17 September dan menyasar masyarakat serta pelaku usaha di dua kabupaten tersebut,” jelas Kepala OJK Maluku, Haramain Billady dalam rilisnya, Rabu (23/9).
Ia mengaku di Kabupaten Buru, program EKI diluncurkan di Desa Waelihang pada 15 September.
“Launching program EKI pada hari ini diharapkan dapat menjadi pemantik dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan masyarakat desa, terutama Desa Waelihang,” kata Maramain.
Menurut dia, kemudahan akses terhadap produk lembaga jasa keuangan formal diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Dalam pelaksanaannya, OJK Maluku menggandeng Pemerintah Kabupaten Buru, perangkat desa, lembaga jasa keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Pada kesempatan itu, PT Bank Rakyat Indonesia menyalurkan KUR, sedangkan PT Permodalan Nasional Madani menyalurkan produk Mekaar Madani.
Di sektor tabungan, dilakukan pembukaan rekening TabunganKu dan Simpanan Pelajar (SimPel) melalui PT BPD Maluku dan Maluku Utara serta pembukaan rekening SimPel melalui PT BPR Modern Express.
Sementara itu, PT Pegadaian membuka akses Tabungan Emas. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Ia mengatakan, penguatan inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan usaha, tetapi juga mencakup budaya menabung, investasi, dan perlindungan bagi pekerja.
Selain program di Desa Waelihang, OJK Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Buru juga menggelar business matching bagi pelaku usaha minyak atsiri.
Para pelaku usaha mendapatkan pembekalan mengenai edukasi keuangan sekaligus kesempatan membangun kemitraan dengan lembaga jasa keuangan.
Sementara penguatan akses keuangan juga dilakukan di Kabupaten Buru Selatan melalui business matching bagi pelaku UMKM pada 17 September.
“Selain membuka akses terhadap layanan keuangan, kegiatan itu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan,” jelasnya.
Harmain menyatakan, penguatan akses keuangan di Buru Selatan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi daerah.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor utama yang didorong, termasuk komoditas kelapa, cengkeh dan kakao.
“Penguatan akses keuangan tidak berhenti pada kepemilikan produk dan layanan jasa keuangan, tetapi berlanjut pada pemanfaatan yang aman, tepat, dan produktif,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Buru, M Z Effendy Rada menyambut baik sinergi tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Buru berkomitmen memperkuat kerja sama dengan OJK, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses keuangan, termasuk bagi masyarakat di desa dan kawasan pesisir,” katanya.(S-25)
