SIWALIMA.id > Berita
Daerah | Selasa, 17 November 2026 pukul 14:52 WIT
Penanganan Talud Pasca Bencana Capai 18 M

AMBON, Siwalima.id - Usulan untuk memperbaiki sejumlah talud yang rusak akibat bencana akhirnya mendapat respon dari Pemerintah Pusat melalui BNPB.

BNPB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 18 miliar untuk membantu Pemerintah Provinsi Maluku memperbaiki talud di sejumlah wilayah yang rusak.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Maluku, Sandy Luhulima menjelaskan penanganan sejumlah talud ini dilakukan BNPB di Maluku melalui skema pendanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Usulan penanganan sejumlah talud di Maluku khususnya di Pulau Ambon telah dilakukan sejak awal tahun lalu,” terang Luhulima di Kantor Gubernur, Senin (16/11).

Luhulima mengaku kucuran dana ini tertuang surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Maluku Nomor: S-77/MK/PK/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Selain Maluku, dana hibah ini juga diberikan BNPB kepada 35 kabupaten dan kota se-Indonesia yang menjadi perhatian khusus BNPB sejak tahun 2025 lalu.

Menurutnya, tim BNPB telah turun ke Maluku untuk melakukan verifikasi, namun dikarenakan terjadi bencana di Pulau Sumatera maka seluruh anggaran diarahkan kesana. “Sebenarnya dana untuk penanga­nan talud ini sudah berproses dari awal tahun lalu tapi karena anggaran semua diarahkan ke Sumatera makanya baru diakhiri tahun ini baru bisa dilakukan,” terangnya.

Dari anggaran Rp 18 miliar yang telah disetujui BNPB akan dilakukan penanganan talud penahan ombak yang tersebar di empat titik yakni Air Salobar, Hutumuri dan dua titik di Desa Hatu Kabupaten Maluku Tengah.

Penanganannya lanjutnya baru akan dilakukan di awal tahun 2027 namun Pemprov akan mengajukan permintaan penyaluran hibah.

“Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) itulah yang akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pada APBD tahun 2026 dan 2027,” jelasnya.

Untuk itu ia berharap prosesnya dapat berjalan lancar sehingga penanganan empat titik talud dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. (S-20)

BERITA TERKAIT