AMBON, Siwalima.id - Lambat menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran, Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengancam akan mengebiri anggaran tiap OPD.
Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat, hingga Oktober 2026 masih terdapat sejumlah OPD yang belum menyelesaikan SPJ penggunaan anggaran sampai Juli.
“Sampai dengan bulan Oktober kemarin, belum semua OPD menyelesaikan SPJ sampai dengan bulan Juli. Nah, ini sekarang sudah bulan November, mestinya Oktober sudah beres,” kata Wattimena di Balai Kota, Senin (16/11).
Menurutnya keterlambatan penyelesaian SPJ akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan alokasi anggaran OPD untuk tahun berikutnya.
OPD yang tidak mampu menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran tepat waktu katanya, tidak seharusnya diberikan tambahan anggaran.
“Kalau yang terlambat-lambat itu, biar anggaran sudah ada, pembahasan nanti kita potong, kasih turun sedikit. Karena kasih anggaran yang sedikit saja tidak dapat diselesaikan dengan baik, apalagi ditambah anggaran,” kesalnya.
Sebaliknya, Pemkot Ambon akan memberikan penghargaan kepada OPD yang menunjukkan disiplin dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan SPJ.
Ia juga meminta seluruh pimpinan OPD memastikan staf bagian keuangan bekerja maksimal membantu pengelolaan anggaran serta menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban secara tertib.
Untuk memastikan perkembangan penyelesaian laporan tersebut, dirinya telah meminta Inspektorat melakukan evaluasi dalam satu hingga dua Minggu kedepan.
“Nanti ibu Inspektur dan teman-teman dilihat lagi dalam satu sampai dua Minggu terakhir ini. Supaya kita bisa kasih lagi apresiasi kepada yang bekerja baik. Yang masih sampai Juni juga belum selesai, pasti kita potong anggaran tahun depan,” tandasnya.
Ia berharap, kebijakan pemberian penghargaan dan pengurangan alokasi anggaran tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan seluruh OPD dalam mengelola keuangan daerah.
Pertanggungjawaban penggunaan anggaran lanjutnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap perangkat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel.(S-30)