AMBON, Siwalima.id - Pemerintah daerah sampai saat ini belum mengumumkan dan menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku tahun 2027.
Padahal Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan batas waktu pengumuman dan penetapan UMP 2027 oleh para gubernur paling lambat pada 21 November.
“Belum dapat menetapkan UMP 2027 lantaran belum ada peraturan pemerintah yang mengatur teknis penetapan UMP, jelas Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku, Rizal Latuconsina kepada Siwalima, Senin (16/11).
Menurutnya dewan pengupahan provinsi tidak dapat serta merta menetapkan besaran UMP tahun 2027 tanpa adanya pera-turan pemerintah. “PP belum ada, mungkin Minggu ini PP-nya sudah keluar,” ucap Latuconsina.
Terkait potensi kenaikan UMP 2027, Rizal mengungkapkan pihaknya belum dapat memperkirakan sebab penetapan dilaku-kan secara selektif dengan mem-pertimbangkan berbagai aspek.
Dalam penetapan UMP katanya, dewan pengupahan Maluku tentu akan memperhatikan berbagai aspek sehingga diharapkan ketika ditetapkan nantinya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Dewan pengupahan saat ini hanya menunggu peraturan pemerintah itu keluar kalau sudah ada langsung kita bahas dan kita tetapkan sehingga dapat berlaku efektif 1 Januari 2027,” tegasnya.
Dirinya memastikan pemprov tidak akan menghambat penetapan UMP, sebab penetapannya akan dijadikan dasar bagi bupati dan walikota untuk menetapkan Upah Minimum kabupaten dan kota (UMK). (S-20)