AMBON, Siwalima.id - DPRD Kota Ambon mulai memperkuat pengawasan dan penataan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, agar tidak sekadar menjadi daftar usulan pembangunan, namun benar-benar terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Sinkronisasi pokir menjadi perhatian serius untuk mencegah tumpang tindih program, memastikan aspirasi masyarakat tepat sasaran, sekaligus menghindari potensi persoalan administrasi maupun hukum dalam pengelolaan anggaran daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon bertema "Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon" yang berlangsung di salah satu hotel di Ambon,kemarin.
Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, menegaskan pokir bukan sekadar daftar keinginan politik anggota dewan. Sebaliknya, pokir merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses, rapat dengar pendapat maupun kunjungan kerja di daerah pemilihan masing-masing.
Karena itu, setiap usulan harus memiliki dasar kebutuhan masyarakat dan mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan yang berlaku.
"Tantangan utama yang ingin kita atasi adalah memastikan seluruh usulan pokir dapat terintegrasi dengan baik ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," jelas Tamaela.
Menurutnya, sinkronisasi yang baik menjadi penting agar program yang diusulkan melalui DPRD tidak berbenturan dengan program pemerintah daerah maupun hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Selain itu, seluruh anggota DPRD diharapkan memahami mekanisme penginputan dan penyaluran pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai ketentuan regulasi terbaru.
Politisi partai Nasdem juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap aspek pengawasan dan akuntabilitas sejak tahap perencanaan. Apalagi, setiap usulan yang nantinya dibiayai melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kehadiran perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku dalam Bimtek tersebut dinilai strategis untuk memberikan pemahaman mengenai aspek pemeriksaan, pengawasan dan standar akuntabilitas.
"Dengan memahami rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas sejak awal tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan atau permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Ambon," tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, dalam laporannya mengungkapkan sejumlah tantangan pengelolaan pokir, di antaranya keterbatasan anggaran, potensi tumpang tindih usulan dengan hasil Musrenbang, serta belum optimalnya keselarasan prioritas pembangunan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Menurut Alfian, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan melalui penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran.
Namun, setiap usulan harus berbasis hasil penjaringan aspirasi di daerah pemilihan dan dikelola secara transparan, akuntabel, tertib administrasi serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bimtek tersebut menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, serta Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Benny Pandan Nugroho, sebagai narasumber.
Kegiatan dibagi dalam dua sesi, yakni pemaparan materi secara panel dan diskusi interaktif untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme sinkronisasi pokir dalam perencanaan pembangunan daerah.(S-10)