AMBON, Siwalima.id - Provinsi Maluku masuk kategori tertinggi Indeks Resiko Bencana (IBR) dengan skor 203,94 atau naik 42,44 poin dari tahun sebelumnya diangka 161, 50.
Ancaman resiko bencana di Maluku ini disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat bertemu Tim Kedutaan Australia terkait desain program kerja sama Australia-Indonesia yang berlangsung di ruang kerjanya, Senin (16/11).
“Berdasarkan dokumen IBR saat ini meningkat menjadi 203,94 atau naik 42,44 poin dari tahun sebelumnya dan menduduki peringkat pertama untuk provinsi dengan IBR tertinggi,” ucap gubernur.
Perhitungan nilai IRB kata gubernur, sangat tergantung pada aspek ancaman, kerentanan dan kapasitas, dimana dari ketiga aspek ini Provinsi Maluku sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, mengingat ancaman dan kerentanan merupakan aspek yang sulit diintervensi.
Dari segi sejarah bencana, 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia sejak tahun 1600-2000 berpusat di Maluku Selatan. Selain itu, terdapat juga beberapa gunung api aktif di Maluku, namun jika melihat trend kejadian bencana, maka bencana beraspek hidrometerologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim yang paling banyak terjadi di Maluku.
Menurut gubernur, dalam beberapa bulan terakhir ini Maluku juga mengalami kekeringan yang disusul dengan kebakaran hutan dan lahan di beberapa kabupaten/kota yang disebabkan fenomena El Nino yang melanda Indonesia, namun tidak bisa juga menampik, bahwa faktor manusia turut memperparah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Sebagai provinsi kepulauan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu Maluku memiliki multi ancaman bencana, dimana terdapat 15 jenis ancaman bencana, karakteristik wilayah kepulauan, kapasitas daerah tentang kebencanaan belum optimal, dokumen perencanaan kebencanaan belum dimiliki semua BPBD kabupaten/kota dan fiskal daerah yang rendah,” beber gubernur.
Ia mengaku, tingginya IBR serta banyaknya permasalahan kebencanaan di Maluku, maka diharapkan adanya dukungan kerjasama dari Pemerintah Australia dalam aspek manajemen risiko bencana maupun bantuan kemanusiaan.
Apalagi, Maluku memiliki beberapa kabupaten yang berbatasan dengan Australia seperti Maluku Barat Daya, Kabupaten Tanimbar dan Kebupaten Aru, sehingga kerjasama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia sangat penting.
“Saya berharap bahwa kunjungan ini menghasilkan bahan masukan yang baik untuk pemodelan kerjasama bidang manajemen resiko bencana dan bantuan kemanusiaan terutama di Maluku,” harap gubernur.
Gubernur berkomitmen, untuk mendukung semua bentuk kerjasama ini dan memastikan pengurangan risiko bencana, Anticipatory Action (AA) dan climate risk management merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah, sehingga ada kontinuitas keberlangsungan program kedepan berdasarkan kondisi kebencanaan di daerah.(S-20)