SIWALIMA.id > Berita
Daerah , Headline | Selasa, 17 November 2026 pukul 15:38 WIT
Maluku Masuk Kategori Resiko Bencana Tertinggi

AMBON, Siwalima.id - Provinsi Maluku masuk ka­tegori tertinggi Indeks Re­siko Bencana (IBR) de­ngan skor 203,94 atau naik 42,44 poin dari tahun se­belumnya diangka 161, 50.

Ancaman resiko benca­na di Maluku ini disam­pai­kan Gubernur Maluku, Hendrik Le­werissa, saat bertemu Tim Kedutaan Australia terkait desain program kerja sama Australia-Indonesia yang berlangsung di ruang kerja­nya, Senin (16/11).

“Berdasarkan dokumen IBR saat ini meningkat men­jadi 203,94 atau naik 42,44 poin dari tahun sebe­lumnya dan menduduki peringkat pertama untuk provinsi dengan IBR tertinggi,” ucap gubernur.

Perhitungan nilai IRB kata gubernur, sangat tergantung pada aspek ancaman, kerentanan dan kapasitas, dimana dari ketiga aspek ini Provinsi Maluku sangat membutuhkan bantuan dan du­kungan Pemerintah Australia, mengingat ancaman dan keren­tanan merupakan aspek yang sulit diintervensi.

Dari segi sejarah bencana, 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia sejak tahun 1600-2000 berpusat di Maluku Selatan. Selain itu, terdapat juga beberapa gunung api aktif di Maluku, namun jika melihat trend kejadian bencana, maka bencana beraspek hidrometerologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim yang paling banyak terjadi di Maluku.

Menurut gubernur, dalam bebe­rapa bulan terakhir ini Maluku juga mengalami kekeringan yang disusul dengan kebakaran hutan dan lahan di beberapa kabupaten/kota yang disebabkan fenomena El Nino yang melanda Indonesia, namun tidak bisa juga menampik, bahwa faktor manusia turut mem­perparah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Sebagai provinsi kepulauan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu Maluku memiliki multi ancaman bencana, dimana terdapat 15 jenis ancaman ben­cana, karakteristik wilayah kepu­lauan, kapasitas daerah tentang kebencanaan belum optimal, do­kumen perencanaan kebencanaan belum dimiliki semua BPBD kabu­paten/kota dan fiskal daerah yang rendah,” beber gubernur.

Ia mengaku, tingginya IBR serta banyaknya permasalahan keben­canaan di Maluku, maka diharap­kan adanya dukungan kerjasama dari Pemerintah Australia dalam aspek manajemen risiko bencana maupun bantuan kemanusiaan.

Apalagi, Maluku memiliki bebe­rapa kabupaten yang berbatasan dengan Australia seperti Maluku Barat Daya, Kabupaten Tanimbar dan Kebupaten Aru, sehingga kerjasama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia sangat penting.

“Saya berharap bahwa kunju­ngan ini menghasilkan bahan masukan yang baik untuk pe­modelan kerjasama bidang manajemen resiko bencana dan bantuan kemanusiaan terutama di Maluku,” harap gubernur.

Gubernur berkomitmen, untuk mendukung semua bentuk kerjasama ini dan memastikan pengurangan risiko bencana, Anticipatory Action (AA) dan climate risk management merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah, sehingga ada kontinuitas keber­langsungan program kedepan berdasarkan kondisi kebencanaan di daerah.(S-20)

BERITA TERKAIT