AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku kini tengah berupaya menekan laju angka kemiskinan lewat intervensi langsung.

Penurunan angka kemiskinan di Maluku tidak dapat dilakukan sendiri dan dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal dan stakeholder lainnya.

Kepala Bappeda Maluku, Anton Lailossa mengaku pemerintah provinsi dibawah kepemimpinan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa terus berkomitmenuntuk menurunkan angka kemiskinan.

Menurutnya dalam rapat koordinasi tersebut, Bappeda Maluku sudah memiliki sistem yang menyatukan semua data berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Di dalamnya ada indeks kesulitan geografis, indeks kompleksitas intervensi wilayah, indeks desa, katalog program yang mengklasifikasikan wilayah seperti pesisir, perbatasan perkotaan, tertinggal sesuai PP 63 tahun 2013.

"Semua data kemiskinan dalam keterpaduan antara DTSEN dan program yang cocok bagi masing-ma-sing kabupaten dan kota,” terang-nya.

Semua data yang masuk akan di-analisis oleh kecerdasan buatan dan diakhiri dengan rekomendasi program baik sesuai karakter wilayah.

Ia mengaku program intervensi kemiskinan di Ambon tidak mungkin sama dengan di Aru maupun daerah 3T lainnya.

Karena itu program intervensi kemiskinan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Karena itu ia memastikan aplikasi yang disiapkan nantinya diimplementasikan akan sesuai dengan kebutuhan kepala keluarga yang masuk desil 1, 2 maupun 3.

Tidak hanya itu juga ada rekomendasi pengembangan wilayah artinya ada perpaduan antara kebutuhan individu dan pengembangan wilayah tersebut.

"Dengan adanya inovasi ini program integrasi satu dengan yang lain makin baik, semakin tepat sasaran sehingga akurasi program tepat sasaran," tegasnya.

Dirinya juga memastikan dengan adanya aplikasi GRAKTI maka dapat referensi bagi pemerintah pusat dan pemda dalam menciptakan program yang dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan.(S-20)