PEMERINTAH Daerah Maluku Barat Daya menggelar Focus Group Discussion (FGD) implementasi aksi perubahan siaga TPPO MBD atau Sistim Informasi dan Aksi Gabungan untuk Antisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di MBD, di ruang rapat kantor Bupati MBD, Kamis (29/10).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) MBD, Ary Ezauw, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, belum lama ini mengaku, melihat situasi kondisi di daerah MBD dimana karakteristik wilayah MBD terdiri dari pulau-pulau. Selain itu berbatasan langsung dengan dua negara tetangga Timur Leste dan Australia.
Kondisi ini, tanpa disadari pasti rentang terhadap TPPO perdagangan orang, dan eksploitasi-eksploitasi tenaga kerja perempuan dan lain-lain rentang sekali.
Pasalnya, mobilitas kita antar pulau itu kebanyakan melalui laut dan sulit dideteksi sehingga kerentangan-kerentangan itu termasuk juga karena luasnya wilayah.
“Kita lihat sekarang bahwa ada banyak warga-warga luar teristimewa warga negara asing (WNA) yang melintasi wilayah kita (MBD-Red) seperti kejadian kemarin yang terjadi di Kecamatan Wetar Utara itu. Itu mengakibatkan bahwa ini kalau tidak kita antisipasi sejak dini untuk membentuk sebuah forum yang terkoordinasi berbasis data dan jejaring masyarakat dalam rangka deteksi dini terhadap TPPO ini maka pasti akan ada korban-korban kedepan,” kata Ezauw, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Kamis (29/10).
Dia mengharapkan, dengan pembentukan forum ini semua instansi yang terkait dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam suatu forum untuk melaksanakan tugas ini dengan baik.
“Kita lebih fokus pada deteksi cegah dini. Jadi forum ini sifatnya itu tidak mengambil tugas-tugas aparat penegak hukum, tidak. Forum ini lebih banyak pada melakukan upaya deteksi dini karena basis kita itu sampai nanti jejaring ketingkat kecamatan dan desa, dimana masyarakat bisa memberikan informasi langsung ke forum koordinasi terpadu ini sehingga cepat dan muda mengidentifikasi persoalan-persoalan,” ujarnya.
Jadi, intinya tambah Ezauw, yang juga sebagai peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II angkatan 28 tahun 2026 ini bahwa pihaknya tidak mengambil kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum, tetapi kita sebatas ba-gaimana berkolaborasi dan ber-koordinasi lintas instansi, insti-tusi dan OPD terkait, untuk bisa merespon data secara terpadu.
“Bisa melakukan upaya-upaya deteksi dini dan merespon masalah secara terpadu sehingga kondisi pulau-pulau ini bisa dijangkau dari desa sampai kecamatan,” pungkas Ezauw.
Diketahui kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah MBD Eduard Davidz, dan dihadiri oleh instansi terkait dan pimpinan OPD lingkup Pemda MBD, juga kegiatan berjalan aman dan lancar. (S-28)
