SAUMLAKI, Siwalima.id - Rencana pemerintah pusat membangun rumah sakit baru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2027 mendapat dukungan dari DPRD.

Mengingat akses pelayanan kesehatan, rentang kendali, serta ketersediaan fasilitas pendukung, DPRD mengusulkan agar pembangunan berlangsung di Kota Saumlaki. 

“Usulan bukan bentuk penolakan, melainkan upaya agar pembangunan fasilitas kesehatan benar-benar menja­wab kebutuhan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase kepada Siwalima di Saumlaki, Rabu (4/11).

Dirinya berharap agar pembangunan RS baru oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat dilaksanakan di dalam Kota Saumlaki.

“DPRD Kepulauan Tanimbar tidak menolak pembangunan rumah sakit dari pemerintah pusat. Sekali lagi saya tegaskan, kami tidak menolak untuk pembangunan rumah sakit yang dianggarkan pada 2027,” tegas Apolonia.

Pihaknya justru mendukung penuh rencana pembangunan rumah sakit tersebut. Hanya saja, pemerintah daerah harus meneruskan rekomendasi kepada Kemenkes agar lokasi pembangunan dapat dipertim­bangkan di dalam Kota Saumlaki.

Menurutnya, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi masyarakat yang diterima DPRD melalui kegiatan reses maupun kunjungan langsung ke lapangan.

Aspirasi itu terutama datang dari masyarakat Kota Saumlaki, wilayah pesisir, termasuk masyarakat di Kecamatan Selaru dan sejumlah kecamatan lainnya yang selama ini mengakses pelayanan kesehatan di RSUD PP Magretti. “Banyak masyarakat yang mengeluh kepada kami. Mereka yang datang dari dalam Kota Saumlaki maupun dari kecama­tan lain harus mengeluarkan biaya tambahan karena jarak rumah sakit cukup jauh,” ungkapnya.

Apolonia mencontohkan, masyarakat dari Kecamatan Selaru yang hendak menda­patkan pelayanan kesehatan di Saumlaki harus menempuh perjalanan laut terlebih dahulu.

Setelah tiba di pelabuhan, mereka masih harus melanjut­kan perjalanan darat menuju rumah sakit di Ukurlarang.

Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan tersendiri, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis serta keluarga yang harus mendampingi selama menjalani perawatan.

Selain persoalan jarak, keterbatasan fasilitas pendukung di sekitar rumah sakit juga menjadi keluhan masyarakat. Mulai dari tempat penginapan, tempat makan, apotek hingga berbagai kebutuhan keluarga pasien belum tersedia secara memadai.

Menurutnya, pasien mungkin menggunakan BPJS sehingga biaya pengobatan bisa ditanggung, tetapi keluarga yang mendampingi tetap harus mengeluarkan biaya besar.

“Ada keluarga pasien yang terpaksa tidur di emperan rumah sakit karena tidak memiliki tempat menginap,” bebernya.

Belum lagi biaya transportasi yang harus dikeluarkan keluarga pasien untuk bolak-balik dari pusat kota menuju rumah sakit. Kondisi ini semakin memberatkan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Untuk itu dirinya dan teman-teman DPRD berharap aspirasi masyarakat dapat diteruskan pemerintah daerah dan pembangunan bisa dilakukan di Kota Saumlaki.

Selain itu ia menyebut, DPRD juga melihat persoalan infrastruktur pendukung, khususnya akses jalan menuju RSUD PP Magretti di Ukurlarang.

Kondisi jalan yang relatif sempit membutuhkan pelebaran apabila aktivitas pelayanan rumah sakit semakin meningkat. Namun, pelaksanaan pelebaran jalan tersebut tidak mudah.

“Kalau harus dilakukan pelebaran jalan, tentu membutuhkan pembebasan lahan. Ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah,” jelasnya.

Di sisi lain, DPRD telah mempertimbangkan kemungkinan pengembangan kawasan rumah sakit lama di dalam Kota Saumlaki, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang disampaikan Kemenkes.

Salah satu persyaratan yang dijelaskan kepada DPRD adalah pembangunan rumah sakit harus dilakukan pada lokasi yang telah memiliki fasilitas pelayanan kesehatan sebelumnya, bukan semata-mata di atas lahan ko­-song. Karena itu, DPRD mereko­men­dasikan agar pemerintah daerah mempertimbangkan pengemba­ngan kawasan RSUD PP Magretti yang lama di dalam Kota Saumlaki.(S-26)