AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum berencana membangun Sekolah Rakyat (SR) di 100 lokasi, termasuk di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual.

Secara nasional, pembangunan SR tahap II mencakup 100 lokasi di 32 provinsi dengan daya tampung yang direncanakan mencapai 122.000 siswa dengan melibatkan sekitar 97.000 tenaga kerja lokal.

Dalam rilis diterima Siwalima, Selasa (27/10),  Menteri PU, Dody Hanggodo memastikan, pembangu­nan SR merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Dody menjelas Kementerian PU terus mendukung pembangunan in­frastruktur pendidikan melalui program SR tahap II yang tersebar di ber­bagai wilayah Indonesia.

Pembangunan ini sendiri lanjut­nya bertujuan menghadirkan fasili­tas pendidikan yang layak dan mo­dern bagi anak-anak dari keluarga pra­sejahtera, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat me­lalui penyerapan tenaga kerja lokal.

Untuk di Maluku sendiri lanjunya SR akan dibangun di Kelurahan Ho­lo, Kecamatan Amahai dengan luas lahan 4,3 hektar dan satu lagi Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara dengan luas lahan mencapai 10 hektar.

Kedua lokasi tersebut dikem­bang­kan sebagai kawasan pendidi­kan terpadu yang dirancang untuk menunjang penyelenggaraan pen­didikan bagi jenjang SD, SMP dan SMA, termasuk penyediaan fasilitas pendukung bagi siswa dan tenaga pendidik.

Bahkan pelaksanaan pembangu­nan di kedua lokasi telah membuka peluang kerja bagi masyarakat se­tem­pat melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

Keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi salah satu manfaat pem­bangunan infrastruktur bagi masya­rakat.

Selain membuka kesempatan kerja dan menambah pendapatan keluar­ga, aktivitas konstruksi turut men­dorong perputaran ekonomi melalui kebutuhan material, penyediaan konsumsi pekerja, jasa transportasi dan layanan pendukung lainnya.

"Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memper­lu­as akses pendidikan bagi masya­rakat prasejahtera,” ucap Dody.

Dikatakan apa yang dibangun Ke­menterian PU bukan sekadar ge­dung sekolah melainkan investasi jang­ka panjang untuk menyiapkan ge­nerasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern.

Sementara itu, Kepala Satuan Ker­ja Pelaksanaan Prasarana Stra­tegis Maluku, Conny Yulietha Lela­pary mengatakan pelaksanaan tetap mem­perhatikan persyaratan teknis, kua­litas konstruksi serta aspek kese­lamatan dan kesehatan kerja.

Dijelaskan SR dibangun tidak hanya sebagai tempat berlang­sungnya kegiatan belajar mengajar, tetapi juga sebagai kawasan pendidikan terpadu.

Fasilitas yang dibangun dalam kawasan SR meliputi gedung pen­didikan untuk jenjang SD, SMP dan SMA, laboratorium, asrama siswa putra dan putri, rumah susun guru.

Kemudian ada kantin dan dapur, gedung serbaguna, tempat ibadah, serta fasilitas pendukung lainnya.

Kawasan sekolah juga sambung Conny dilengkapi sarana penunjang keamanan dan aktivitas siswa, antara lain sistem kamera pengawas atau CCTV, lapangan upacara, serta fasilitas olahraga.

Conny menegaskan kesiapan setiap fasilitas untuk digunakan tetap mengikuti hasil pemeriksaan, penyelesaian pekerjaan dan keten­tuan serah terima yang berlaku ka­rena itu peningkatan kapasitas SR men­jadi bagian dari upaya peme­rintah memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

"Penyesuaian kapasitas menjadi 1.260 siswa dan fasilitas pada setiap lokasi dilaksanakan berdasarkan perencanaan serta kebutuhan pe­nye­lenggaraan pendidikan," terangnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku, Kementerian PU berkolaborasi dengan TNI AD untuk mendukung pelaksanaan dan percepatan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Malteng dan Kota Tual.

Melalui pembangunan SR, Ke­men­terian PU mendorong manfaat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pe­nyediaan bangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.(S-20)