AMBON, Siwalima.id - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menargetkan seluruh kewajiban pembayaran Pemerintah Kota Ambon kepada aparatur sipil negara (ASN), pemerintah desa dan negeri, serta tenaga pelayanan masyarakat tuntas pada awal Desember 2026.
Pembayaran yang menjadi perhatian meliputi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Alokasi Dana Desa (ADD) hingga insentif kader Posyandu, tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ketua RT/RW dan tuagama.
Demikian ditegaskan Walikota kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (16/11).
Walikota secara khusus meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon memastikan seluruh kewajiban pembayaran tersebut diselesaikan sesuai target.
“Nanti di awal Desember, Pak Kaban BPKAD pastikan TPP lunas, ADD lunas, insentif-insentif Posyandu, PAUD, RT/RW, tuagama, semuanya lunas. Supaya katong seng lagi berutang kepada ASN,” tegasnya
Terkait pembayaran TPP, lanjut walikota, pencairannya tetap mengikuti ketentuan 12 bulan dalam satu tahun anggaran.
Dengan demikian, TPP untuk pekerjaan bulan Desember 2026 baru dibayarkan pada Januari 2027 setelah kewajiban kerja pegawai diselesaikan.
Menurutnya, mekanisme terse-but bukan berarti pemerintah menunggak hak ASN, melainkan menyesuaikan periode kerja dengan jadwal pembayaran.
Sementara untuk ADD, ia meminta BPKAD memastikan seluruh sisa kewajiban pembayaran dapat dituntaskan.
Walikota juga memastikan ketersediaan anggaran masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Selain hak ASN dan insentif tenaga pelayanan masyarakat, Walikota turut mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat pencairan anggaran pekerjaan fisik maupun pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026 yang telah selesai dikerjakan.
Ia meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak terkait segera mengajukan dokumen pencairan tanpa menunggu penghujung tahun.
Menurutnya, kebiasaan me-numpuk dokumen pembayaran menjelang 31 Desember berpotensi menghambat proses pencairan dan menyebabkan kewajiban pemerintah terbawa ke tahun anggaran berikutnya.
“Kalau pekerjaan sudah selesai segera ajukan pencairan. Jangan tunggu tanggal 31 Desember baru semuanya antre di BPKAD,” ujarnya.
Ia menegaskan, sepanjang pekerjaan telah diselesaikan sesuai ketentuan dan anggaran tersedia, proses pembayaran kepada pihak ketiga harus segera dilakukan.
Walikota berharap seluruh jajaran Pemkot Ambon lebih tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah agar hak ASN, insentif masyarakat, serta kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dapat diselesaikan tepat waktu.(S-30)