AMBON, Siwalima.id - Walau lima Pengurus Kecamatan (PK) menggugat kebijakan Ely Toisutta dengan menggelar demonstrasi di depan Hotel Swiss-Belhotel Ambon, Sabtu (10/10) bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah daerah X, namun Ely Toisutta tetap terpilih pimpin Golkar Kota Ambon.
Usai mendapat dukungan mayoritas pemilik suara, Ely langsung memasang target memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan perolehan kursi legislatif, hingga membentuk fraksi lengkap di DPRD Kota Ambon.
Target tersebut disampaikan Ely saat memaparkan visi dan misinya sebagai ketua terpilih dalam Musda X itu.
Toisutta menegaskan, kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan amanat besar yang harus dijawab melalui kerja nyata seluruh jajaran partai. Baginya, Musda bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan Golkar di Kota Ambon.
Ia menekankan, kepemimpinan partai tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan seorang ketua. Soliditas dan keterlibatan seluruh kader, mulai dari tingkat kota hingga kecamatan, desa dan kelurahan, menjadi kunci untuk mencapai target politik yang telah ditetapkan.
Toisutta mengibaratkan Golkar sebagai kapal yang harus terus berlayar di tengah badai dan gelombang politik. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi tidak boleh melemahkan semangat maupun merusak solidaritas kader.
Selain memaparkan visi dan misi, Toisutta membacakan surat pernyataan pakta integritas sebagai bentuk komitmennya menjalankan roda organisasi sesuai aturan dan mekanisme Partai Golkar.
Dalam pakta tersebut, ia menyatakan kesediaannya menjalankan tugas secara aktif serta memberikan kontribusi positif bagi partai selama masa kepengurusan.
Peningkatan kursi legislatif menjadi salah satu agenda strategis Golkar dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah mendatang.
Tak hanya berorientasi pada perolehan suara, Toisutta turut menegaskan pentingnya pembenahan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan. Penguatan struktur tersebut harus dilakukan tepat waktu dengan komposisi kepengurusan yang proporsional.
Ia juga menyatakan kesiapannya mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), mekanisme organisasi, serta seluruh ketentuan Partai Golkar. Komitmen itu mencakup menjaga integritas dan kewibawaan partai, menaati keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Dia mendorong seluruh jajaran Golkar di Kota Ambon mengesampingkan kepentingan pribadi dan menempatkan kepentingan organisasi sebagai prioritas.
Dengan kepemimpinan baru ini, Golkar Ambon diharapkan mampu memperkuat jaringan organisasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, target peningkatan kursi hingga pembentukan fraksi lengkap di DPRD Kota Ambon membutuhkan strategi politik yang terukur, konsolidasi berkelanjutan, serta kerja nyata di tengah masyarakat.
Demo Kebijakan
Pelaksanaan Musda X DPD II Partai Golkar Kota Ambon diwarnai aksi protes lima Pengurus Kecamatan (PK)
Pengurus kecamatan ini mempersoalkan kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, Ely Toisutta yang menunjuk Plt pengurus di tingkat kecamatan.
Aksi tersebut menyoroti polemik internal partai terkait proses pergantian kepengurusan kecamatan yang dipersoalkan para demonstran, karena dinilai tidak disertai komunikasi dan penjelasan yang memadai.
Dalam aksi itu, massa membentangkan spanduk bernada protes bertuliskan, “Ely Toisutta Menghalalkan Segala Cara untuk Menjadi Ketua DPD Golkar Kota Ambon.”
“Ini kekecewaan kami terhadap kebijakan yang mereka anggap perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka, terutama ketika partai sedang memasuki tahapan penting penentuan kepemimpinan melalui Musda,” ujar salah satu orator aksi.
Para pengurus kecamatan meminta Ely menjelaskan dasar penunjukan Plt serta mekanisme organisasi yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut. Mereka menilai, langkah yang berdampak langsung pada struktur kepengurusan semestinya didahului komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
Bagi para demonstran, persoalan ini tidak sekadar menyangkut pergantian jabatan, tetapi juga transparansi dalam pengambilan keputusan dan penghormatan terhadap mekanisme organisasi partai.
Tanya ke DPD
Toisutta sebelum terpilih kepada Siwalima menanggapi aksi protes lima pengurus kecamatan itu menegaskan, dirinya hanya menjalankan tugas sesuai Surat Keputusan yang diterbitkan DPD I Partai Golkar Maluku.
Dia menegaskan, jika ada pihak yang mempertanyakan SK penunjukan tersebut, maka hal itu harus dikonfirmasi langsung kepada DPD I Partai Golkar Maluku.
“Kenapa SK Plt dipertanyakan? Saya melakukan tugas sesuai dengan SK DPD I. SK itu diperintahkan oleh DPD I untuk menunjuk saya sebagai Plt,” tegas Ely, kepada Siwalima di Taman Budaya Jumat (9/10)
Ia mengatakan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai keputusan tersebut. Sebagai Plt, ia hanya menjalankan tugas sesuai mandat yang diberikan.
“Kalau dipertanyakan, tanyakan saja di DPD I. Saya hanya jalankan tugas selaku Plt Ketua, itu saja,” ujarnya.
Ely menegaskan, fokusnya saat ini adalah menjalankan tugas sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kota Ambon dan mendukung persiapan Musda yang dijadwalkan berlangsung, Sabtu (10/10).
Tekankan Konsolidasi
Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kota Ambon Tahun 2026 resmi dibuka Ketua Harian DPD Partai Golkar Maluku, Ridwan Marasabessy, di Swiss-Belhotel Ambon, Sabtu (10/10).
Forum ini menjadi momentum konsolidasi internal sekaligus penataan strategi partai untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan perolehan suara pada kontestasi politik mendatang.
Mengusung tema “Golkar Solid Indonesia Maju” dan subtema “Memantapkan Konsolidasi, Memperkuat Komitmen Karya-Kekaryaan untuk Mewujudkan Kejayaan Bersama”, Musda X diarahkan untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya, merumuskan kebijakan strategis, serta menentukan kepemimpinan DPD II Partai Golkar Kota Ambon periode berikutnya.
Ketua Harian DPD Partai Golkar Maluku, Ridwan Marasabessy, mengingatkan seluruh kader agar tetap menjaga persaudaraan dan tidak terjebak dalam kelompok-kelompok setelah proses Musda berakhir.
Ia menegaskan, perbedaan pilihan dalam menentukan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Ambon merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi internal. Namun, dinamika tersebut tidak boleh merusak kebersamaan dan persatuan di tubuh partai.(S-10)