AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa meyerahkan SK penugasan kepada 17 kepala sekolah definitif baik SMA, SMK dan SLB, Senin (5/10).
Penyerahan SK penugasan kepala sekolah ini, dilakukan setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku menerima petunjuk teknis dari BKN yang ditindaklanjuti dengan SK Gubernur.
Gubernur mengaku, penugasan kepala SMA, SMK dan SLB bukan sekadar pemberian jabatan, tetapi merupakan amanah yang harus dijawab dengan pengabdian dan kinerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku.
Dibalik setiap SK penugasan yang diterima, terdapat tanggung jawab terhadap masa depan generasi muda Maluku, karena itu kepala sekolah tidak membedakan tantangan berdasarkan lokasi penugasan, baik di wilayah perkotaan maupun kepulauan.
“Kepercayaan pemerintah daerah atas mandat dan amanat kepada para kepala sekolah mesti dijawab dengan pengertian dan kinerja, sebab dibalik setiap SK yang dipegang ada masa depan anak-anak Maluku yang harus dijaga. Karena saya tidak ingin kita terjebak pada pertanyaan saudara ditempatkan di sekolah besar atau kecil di kota, atau di pulau di wilayah yang fasilitas terlengkap atau terbatas,” ucap gubernur.
Di manapun penempatan kata gubernur, para kepala sekolah memiliki tugas bekerja dan menghadirkan perubahan, artinya tidak boleh menunggu sekolah menjadi baik untuk bekerja dengan baik, tetapi jadikanlah sekolah yang dipimpin menjadi lebih baik dengan kepemimpinan baru.
Kepala sekolah harus tampil sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai pengelola administrasi, disamping itu kepala sekolah harus mengetahui kondisi sekolah, kualitas pembelajaran, kedisiplinan guru, perkembangan peserta didik, serta berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian.
Untuk memastikan perubahan di sekolah, maka setiap kepala sekolah harus memiliki target yang jelas dan terukur, termasuk target yang hendak dicapai dalam 100 hari pertama penugasan. Sebagai provinsi kepulauan, kondisi geografis Maluku tidak boleh menjadi alasan terjadinya kesenjangan mutu pendidikan, sehingga pentingnya pemerataan kualitas pendidikan.
“Laut boleh memisahkan pulau-pulau kita, tetapi laut tidak boleh memisahkan kualitas pendidikan anak-anak Maluku. Mereka yang berada di pusat kota maupun di pulau terluar memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” tandas gubernur.
Gubernur juga minta kepala sekolah, untuk menjaga integritas dengan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, tidak ada pungutan yang tidak sesuai ketentuan, pengelolaan anggaran harus transparan, serta tidak boleh ada perlakuan yang tidak adil terhadap guru maupun peserta didik.
Politisi Gerindra Maluku ini mendorong para kepala sekolah untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kepala sekolah juga diminta membangun kolaborasi, memperkuat kapasitas guru, melibatkan orang tua dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendorong prestasi.
Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk melakukan pembinaan serta evaluasi secara objektif dan terukur, mengingat pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan disamping kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Ingat, pemimpin itu bukan bos, dia adalah manajer. dia harus bisa memimpin orang-orang yang dipimpin, baik guru maupun staf administrasi maupun peserta didik, serta membangun relasi dengan pihak orang tua dan berbagai organisasi yang ada di sekitar sekolah,” ujar gubernur.
Gubernur berharap, para kepala sekolah menjalankan amanah tersebut dengan sungguh-sungguh, berintegritas, disiplin, bekerja keras, inovatif dan memiliki semangat pelayanan, sehingga dari sekolah-sekolah di seluruh wilayah Maluku dapat lahir generasi yang cerdas, berkarakter, terampil, berintegritas dan mampu bersaing.(S-20)
