AMBON, Siwalima.id - DPRD mendorong agar Pemerintah Kota Ambon menggeser anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membiayai kekurangan peralatan pemadam kebakaran.

Hal ini perlu dilakukan karena ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus meluas di Kota Ambon belum lagi ancaman kebakaran lainnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Far Far, menegaskan kebutuhan alat pelindung diri (APD) dan peralatan teknis pemadam kebakaran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Apalagi, penanganan kebakaran di kawasan hutan memiliki tantangan tersendiri karena akses menuju titik api tidak selalu mudah dijangkau.

“Kami harap Pemkot Ambon mempertimbangkan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutu­han tersebut,” kata Far-Far kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (20/10).

Disebutkan dalam pembahasan APBD Perubahan, salah satu yang menjadi perhatian komisi III adalah layanan 112, termasuk Dinas Pema­dam Kebakaran.

“Kami sudah menyampaikan agar kebutuhan baju APD teknis, selang dan peralatan penunjang lainnya dikalkulasi serta diakomodasi,” jelasnya.

Dalam pembahasan sebelumnya, komisi III telah mengusulkan pe­ngadaan perlengkapan pemadam kebakaran dengan perkiraan harga sekitar Rp 7 juta per unit.

Dengan nilai tersebut, DPRD berharap sedikitnya 10 unit perleng­kapan dapat dianggarkan untuk mendukung operasional petugas.

Namun, setelah proses pemba­hasan APBD Perubahan selesai, persoalan kebutuhan tersebut di­kembalikan kepada internal Peme­rintah Kota Ambon.

Menurutnya, usulan itu bukan sekadar keinginan DPRD, melainkan kebutuhan mendesak yang dida­sarkan pada hasil kunjungan lapa­ngan dan pemantauan terhadap kinerja Damkar dalam merespons laporan masyarakat melalui layanan darurat 112.

“Kami melihat bagaimana Damkar merespons kebutuhan masyarakat melalui layanan 112. Kinerjanya sa­ngat luar biasa. Karena itu, duku­ngan terhadap mereka harus diper­kuat, terutama dari sisi perlengkapan dan fasilitas kerja,” ujarnya.

Ia menilai, situasi Karhutla saat ini perlu menjadi pertimbangan peme­rintah mengevaluasi kembali ke­butuhan operasional Damkar.

Pengadaan tidak boleh hanya berfokus pada pakaian pelindung, tetapi juga mencakup selang dan peralatan lain yang sesuai dengan karakteristik medan kebakaran.

Kebakaran kawasan hutan, lan­jutnya, membutuhkan perlengkapan yang memadai karena keterbatasan akses dapat menyulitkan petugas menjangkau sumber api.

“Tanpa dukungan peralatan yang sesuai, upaya pemadaman berpo­ten­si menghadapi kendala lebih besar. “Memang usulan itu untuk 2027 , tapi kita mendorong agar ada per­geseran anggaran kalau kondisi force majeure, pemerintah kota harus memikirkan bagaimana mem­fasilitasi pengadaan APD dan seluruh peralatan yang dibutuhkan Damkar, sarannya.

Bukan hanya baju, tetapi juga selang dan perlengkapan lainnya karena kebakaran di dalam hutan memiliki tantangan akses.

Far Far turut menyoroti kemung­kinan pemanfaatan BTT untuk mendukung kebutuhan penanganan keadaan darurat. Kendati demikian, ia menekankan penggunaannya ha­rus disesuaikan dengan ketentuan dan kriteria keadaan darurat yang berlaku.

Selain dukungan Pemkot Ambon, ia meminta pemerintah provinsi ikut mengambil bagian dalam pena­nganan Karhutla.

Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah administratif Kota Ambon, tetapi juga warga di berbagai wilayah Pulau Ambon.

Ia mengusulkan agar dukungan lintas pemerintahan tidak terbatas pada pengerahan personel, tetapi juga mencakup bantuan anggaran, pasokan air, serta pemanfaatan armada pendukung yang dimiliki instansi terkait.

Far Far menilai, armada mobil pe­madam kebakaran yang dioperasi­kan Pemkot Ambon perlu didukung ketersediaan air yang memadai.

Dalam konteks itu, ia mendorong agar BPBD Maluku turut membantu melalui dukungan armada pengang­kut air bersih dan kebutuhan ope­rasional personel.

“Penanganan kebakaran hutan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kota. Pemerintah pro­vinsi juga harus memberikan per­hatian. Kami membutuhkan duku­ngan air, anggaran, dan personel agar kerja-kerja pemadaman bisa berjalan maksimal,” katanya.

Ia menambahkan, kompleksitas penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antar lembaga agar sum­ber daya yang tersedia dapat digu­nakan secara efektif. 

Persoalan ini harus dilihat sebagai kepentingan bersama karena dam­pak kebakaran di Pulau Ambon dapat dirasakan masyarakat lintas wilayah.

Untuk itu diharapkan pemerintah kota dan provinsi segera menyela­raskan langkah, terutama dalam me­mastikan kesiapan personel, keleng­kapan APD, peralatan teknis, serta dukungan logistik untuk memper­kuat penanganan Karhutla.(S-10)