AMBON, Siwalimanews  – Ketua PDIP Maluku Benhur Watubun menegaskan,  PDIP bukan saja  mesin kekuasaan, tapi alat untuk menggodok pikiran dan gagasan bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Penegasan itu disampaikan Benhur saat membuka diskusi publik yang digelar PDIP Maluku di Convention Hall Pacific Hotel, Sabtu (17/5).

Menurutnya, saat ini PDIP tak lagi berwacana melainkan akan terus menjadi sandaran masyarakat untuk mengkonsolidasikan gagasan dan pikiran yang bermanfaat bagi pembangunan di Maluku.

“Bagi PDIP, hari ini tugas partai politik bukan saja berwacana dalam opini-opini publik atau juga berpikir tentang hal-hal yang sifatnya politik, semata tetapi tugas partai politik adalah mengkonsolidasi pikiran dan gagasan rakyat supaya menghadirkan pikiran-pikiran yang lebih bermanfaat bagi pembangunan daerah,” tandas Benhur.

Dalam konteks itu kata Benhur, maka ditengah kehidupan kebangsaan sejak dikeluarkanya Inpres Nomor: 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, maka akan diketahui efisien mempunyai dampak luas bagi daerah, tak terkecuali Maluku yang punya wilayah dalam kualifikasi kesejahteraan, tetapi juga tingkat kemiskinan.

“Karena pemekaran beberapa daerah di Papua, maka kita ada diurut 8 daerah termiskin, tapi jika daerah sebagian Papua belum mekar, maka kita ada pada urutan 4 daerah miskin di Indonesia,” ungkap Benhur

Berdasarkan data BPS tahun 2024 lanjut Benhur, tingkat pengangguran di Maluku-red ada pada urutan ke-6 secara nasional, inilah konteks problem yang pada hari ini mesti urung rembuk.

Baginya, Kemiskinan semakin tinggi dan kelaupun turun itupun tak seberapa,  lalu kemudian masih disibukkan dengan proses efisiensi anggaran yang bukan saja dikhususkan pada bagian bagian yang dianggap bisa dikualifikasi sebagai pemborosan seperti perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel dan ATK, tetapi efisiensi ini juga berdampak pada anggaran infrastruktur di Maluku, dimana berdasarkan inpres ini, maka ditemukan adanya pemotongan yang luar biasa seperti DAK infrastruktur Maluku mengalami efisiensi

“Meminjam istilah rekan saya, efisiensi adalah proses pelembutan pemaknaannya, tapi lebih dari itu adalah proses pemotongan anggaran dan dampaknya dirasakan. Beberapa waktu lalu ketika kita mengikuti peluncuran Qris di BI  saya  berbicara dengan Kepala BI dan beliau mengatakan kue ini kita adakan banyak dan perusahaan ada banyak, usaha-usaha kecil menengah yang memproduksi kue ini ada tepungnya, ada coklatnya ada material atau bahan baku yang juga diperoleh dari masyarakat sendiri, nah terhadap proses ini maka kita harus berpikir secara baik, secara tepat untuk merumuskan Langkah-langkah tepat ke arah mana proses efisiensi ini dan dampaknya terhadap pembangunan di Maluku,” tandas Benhur.

Berikutnya lanjut Benhur, paling tidak ha ini harus dirumuskan dengan baik, apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi di daerah ini. Dalam prediksinya, proses efisiensi ini mengganggu kehidupan baik segi ekonomi, sosial politik, budaya dan lain sebagainya.

Untuk itu kegiatan ini dilaksanakan tidak dimaksudkan sebagai sebuah tandingan, atau sebagai sebuah proses untuk melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat, tetapi mesti harus menjadi catatan kritis bagi pemerintah pusat, bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan juga harus bersandar pada konteks wilayah dan daerah di Maluku dengan pemaknaan kemiskinan, pengangguran yang begitu tinggi.

Berikutnya, melaksanakan efisiensi dalam model apapun mestinya negara juga harus ikut mengefisiensi diri. Bagaimana efisiensi kalau kabinet masih gemuk dan tentu distribusi anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas kabinet begitu besar. Apa sasaran efisiensi ? Apakah untuk pengerasan kemiskinan, atau menggemukkan orang lain ataukah efisiensi untuk kelompok tertentu atau untuk siapa, ini yang harus dibedah.

“Provinsi Maluku sadar atau tidak kita telah mengalami dampak langsung dan tidak langsung atas proses efisiensi berdasarkan inpres ini,” ucap Benhur

Ketua DPRD Maluku ini juga menyoroti, tumpang tindih kebijakan yang dibuat pemerintahan Prabowo – Gibran. Ia mencontohkan, sejumlah inpres yang belum sempat dituntaskan, namun muncul lagi inpres lainnya.

“Inpres 1 belum tahu kapan berakhir, keluar lagi inpres 8 tentang Koperasi Merah Putih dan kita tidak tahu, apakah DD/ADD atau struktur pelembagaan koperasi atau badan usaha yang ada di disa sudah dimaksimalkan atau belum, kemudian kita bangun lagi koperasi merah putih dan pasti ada tumpang tindih yang kita dapatkan disana, belum lagi kita tahu sampai dengan saat ini kabupaten/kota belum menyalurkan dana desa dan ini juga menjadi problem tersendiri kemudian, Inpres 8 belum selesai sudah ada lagi Inpres 9 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” cetus Benhur.

Dengan demikian tambah Benhur, PDIP harus menjadi lokomotif untuk menghasilkan gagasan dan gagasan ini harus menyatu dengan rakyat untuk merubah gagasan ini menjadi kebijakan politik.

Ia juga menegaskan, kebijakan politik yang dilakukan adalah bentuk proses politik yang dijalankan oleh PDIP dengan kebijakan politik ini, maka bisa mengetahui sejauh mana perjuangan PDIP.

“Kami mengajak kita semua untuk harus bersatu, karena dengan Bersatu, maka kita kuat, dengan bersatu kita bisa memungkinkan melakukan sesuatu yang terbaik dalam kepentingan rakyat Maluku kedepan.

Benhur berharap, semua peserta dapat mengikuti secara baik diskusi ini dan tentunya diharapkan saran, pandangan dan sikap kritis akademisi, para profesor dan doktor juga secara sosiologis dampak yang dialami oleh masyarakat dari tokoh agama, mahasiswa LSM juga partai sendiri.

Organisasi profesi seperti HIPMI, KADIN dan lain lain mari pikirkan secara baik kepentingan rakyat. Rakyat Maluku harus keluar dari dampak efisiensi yang bisa mengakibatkan salah arah dalam mengelola daerah ini.

“Kami juga berharap rumusan dan pijakan kita menjadi usulan rekomendasi kepada pemerintah pusat, daerah dan kabupaten/kota. Paling tidak apa yang kita dapat di hari ini harus bermuara pada hasil yang maksimal untuk kepentingan rakyat dan bangsa kita,” harap Benhur.(S-26)