AMBON, Siwalima.id - Hasil pengawasan Panitia Kerja Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kota Ambon menemukan pemilik restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) belum setor pajak.
KFC yang beroperasi di Kota Ambon memiliki banyak gerai yakni di jalan Diponegoro (Urimessing), jalan Kakialy (Tanah Tinggi), Latta jalan Wolter Monginsidi (Halong), MCM jalan Jenderal Sudirman (Hative Kecil) dan di jalan Ir. M. Putuhena (Rumah Tiga).
Wakil Ketua Panja DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikijuluw mengaku kesal atas kelalaian yang dilakukan pihak KFC padahal, pemerintah ngotot agar masyarakat segera membayar sedangkan pengusaha dibiarkan.
“Kami mempertanyakan belum dibayarkannya pajak makanan dan minuman KFC yang menunggak sejak April 2026,” ujar Nikijuluw kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (17/11).
Untuk itu Nikijuluw mendesak Pemerintah Kota Ambon tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persoalan ini menjadi ironi padahal, pemerintah sedang berupaya menutup celah kebocoran penerimaan sekaligus mengoptimalkan potensi PAD.
Disisi lain masih terdapat wajib pajak yang diduga belum menjalankan kewajibannya sementara masyarakat ditekan harus menyetor.
“Jangan sampai pemerintah begitu serius membenahi sistem perpajakan dan mengejar potensi PAD, tetapi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya justru terkesan ada pembiaran,” kata Nikijuluw.
KFC menurutnya, bukan usaha kecil yang baru merintis bisnis. Perusahaan tersebut memiliki sejumlah gerai di Kota Ambon dengan aktivitas perdagangan yang berlangsung setiap hari, bahkan beberapa di antaranya beroperasi selama 24 jam.
Kondisi ini, semestinya membuat kewajiban perpajakan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Setiap transaksi penjualan makanan dan minuman merupakan objek PBJT yang dikenakan tarif 10 persen sesuai ketentuan pajak daerah.
Kami mempertanyakan alasan hingga kewajiban pajak yang disebut telah tertunggak sejak April 2026 belum juga dituntaskan. Kalau aktivitas usaha terus berjalan, transaksi penjualan juga berlangsung, lalu mengapa kewajiban pajaknya tidak diselesaikan,” kesalnya.
Olehnya itu pemerintah kota harus dapat menjelaskan ke public dan mengambil langkah tegas atas semua pelaku usaha yang memang menunggak pajak.
Dirinya juga meminta OPD tek-nis yang menangani pendapatan daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan tersebut, memastikan besaran tunggakan, sekaligus menindaklanjuti proses penagihan.
Pemerintah juga tidak boleh hanya tegas terhadap pelaku usaha kecil, sementara perusahaan besar yang memperoleh keuntungan di Kota Ambon justru tidak mendapat perlakuan yang sama.
“Semua wajib pajak harus diperlakukan sama. Siapa pun yang menjalankan usaha di Kota Ambon wajib memenuhi kewajibannya. Pemkot jangan membiarkan potensi penerimaan daerah hilang hanya karena tidak tegas melakukan penagihan,” tandasnya.(S-10)