AMBON, Siwalima.id - Anggota Komisi II DPRD Maluku, Anos Yeremias minta kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) pada Kementerian Pekerjaan Umum agar Maluku juga kebagian anggaran dari Rp 34 triliun.
Di tahun 2027, Ditjen SDA Kementerian PU mendapatkan alokasi Rp34 triliun untuk penanganan sejumlah irigasi dan infrastruktur pendukung lainnya di Indonesia.
Namun untuk Provinsi Maluku belum ada kepastian berapa besar alokasi anggaran Dirjen SDA yang di dapat.
“Kalau pagu anggaran Ditjen SDA mencapai kurang lebih 34 triliun, pertanyaannya Maluku mendapat berapa. Kalau hanya sekitar ratusan miliar, percuma juga,” ungkap Anos kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (17/11).
Ia menilai alokasi anggaran dari pemerintah pusat harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan.
Maluku membutuhkan dukungan infrastruktur air guna pengembangan pertanian, penanganan abrasi, normalisasi sungai hingga perlindungan kawasan pesisir.
Untuk itu, diminta agar Ditjen SDA dapat memastikan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur SDA untuk Maluku di 2027 mendatang.
Apalagi pada 2025 lalu Provinsi Maluku hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar. Jumlah tersebut dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan infrastruktur SDA di seluruh kabupaten dan kota.
Menurutnya besarnya anggaran yang dikelola pemerintah pusat semestinya diikuti dengan distribusi yang lebih proporsional agar kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan seperti Maluku.
Ia juga menyoroti persoalan pemeliharaan infrastruktur SDA yang telah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, tetapi kini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Salah satu contoh nyata pada infrastruktur air baku di Wairata Timur yang dinilai tidak terurus.
Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi harus disertai pemeliharaan agar aset yang dibangun tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepastian pagu anggaran lanjutnya sangat penting agar pemerintah daerah, dapat menyusun perencanaan pembangunan secara terukur, menentukan skala prioritas, serta menyesuaikan kebutuhan infrastruktur berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Tanpa kepastian program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tambahnya, berbagai usulan pembangunan dikhawatirkan sulit direalisasikan di tahun 2027.
“Saya berharap alokasi anggaran dari Ditjen SDA lebih proporsional bagi Maluku, agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dapat mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko bencana, melindungi kawasan pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pintanya.(S-20)