SIWALIMA.id > Berita
Online | Sabtu, 21 November 2026 pukul 17:08 WIT
UMP Maluku Ditetapkan 3,5 Juta

AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027.

Penetapan UMP dan UMSP Maluku tahun 2027 dilakukan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dengan surat keputusan Nomor 4443 tahun 2026 tentang Penetapan UMP dan UMSP tahun 2027.

"UMP Maluku tahun 2027 adalah Rp 3.584.844,” ucap Juru Bicara Pemprov Maluku Kasrul Selang kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (20/11).

Selanjutnya,UMP Sektoral Maluku tahun 2027 untuk sektor pertanian dan kehutanan sebesar 3.601.910, sedangkan sektor jasa keuangan sebesar 3.618.921.

Kasrul menegaskan, penetapan UMP dan UMSP tahun 2027 ini dilakukan gubernur berdasarkan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Maluku, yang melibatkan unsur pekerja (serikat buruh), pengusaha yang diwakili Apindo, serta unsur pemerintah.

"Seluruh pihak menyepakati besaran kenaikan upah setelah melalui proses perhitungan dan pembahasan secara bersama," jelas Kasrul.

Menurutnya, penetapan UMP dan UMSP 2207 dilakukan dengan menggunakan formula perhitungan sesuai ketentuan UU Nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah teknis lainnya.

Pasca penetapan UMP dan UMSP, Kasrul memastikan, wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan di Maluku kecuali perusahaan kategori makro dan usaha kecil, dengan ketentuan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Selain itu, berlaku bagi pekerja lajang, nonskill yang berstatus tidak tetap, tetap harian, lepas, masih dalam masa percobaan, jabatan terendah dan masa kerja kurang dari 1 tahun.

"Bagi perusahaan kategori mikro dan usaha kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara dengan ketentuan tidak kurang dari 50 persen nilai upah minimum,” papar Kasrul.

Bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi UMP dan UMSP kata Kasrul, dapat mengajukan permohonan pengecualian upah minimum kepada gubernur dengan melampirkan hasil kesepakatan bipartit dan telah dilaksanakan audit secara internal.

Kasrul memastikan, gubernur dalam kewenangan akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UMP dan UMSP yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027 nanti.

Dengan ditetapkannya UMP dan UMSP 2027, Pemprov berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, serta memastikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.

Keputusan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dan pelaku usaha di Maluku dalam menetapkan kebijakan pengupahan, sekaligus mendorong stabilitas hubungan industrial di Maluku.(S-20)

BERITA TERKAIT