AMBON, Siwalima.id - Kapolda Maluku, Irjen Suwondo Nainggolan meminta jajaran Polres Tual memperkuat strategi pencegahan kriminalitas, meningkatkan kecepatan respons terhadap gangguan Kamtibmas, serta mengoptimalkan penanganan persoalan berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan.
Kapolda menegaskan, keberhasilan tugas kepolisian tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan maupun jumlah kasus yang berhasil diungkap. Lebih penting dari itu, polisi harus mampu mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini dan mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Penegasan tersebut disampaikan kapolda, saat memberikan pengarahan kepada seluruh personel Polres Tual dalam kunjungan kerjanya di Markas Komando Polres Tual, Kamis (19/11).
Dalam pengarahan tersebut, kapolda minta setiap fungsi kepolisian menjadikan data kriminalitas, analisis intelijen, hasil penyelidikan, laporan masyarakat dan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan strategi operasional.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda sehingga penanganannya harus disesuaikan dengan jenis kejahatan, modus operandi, waktu kejadian, lokasi, hingga faktor sosial yang melatarbelakanginya.
"Jangan sampai kita memiliki banyak kegiatan, tetapi tidak memiliki arah. Kegiatan kepolisian harus berbasis data, harus memiliki sasaran, dan harus mampu menjawab permasalahan yang nyata," tegas kapolda.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian kapolda adalah, kasus penganiayaan dan KDRT di wilayah hukum Polres Tual. Untuk itu setiap jajaran diminta tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, namun juga mengidentifikasi faktor penyebab agar tindak pidana serupa tidak terus berulang.
Sejumlah faktor yang perlu dipetakan antara lain, pengaruh minuman keras, perselisihan antar individu, persoalan rumah tangga, utang-piutang, kecemburuan, hingga konflik antar kelompok.
"Dimana fungsi reserse harus mendalami karakteristik kejahatan, Intelijen memetakan potensi kerawanan, Binmas membangun komunikasi sosial, sedangkan patroli diarahkan ke lokasi dan waktu yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ucap kapolda.
Pola tersebut kata kapolda, setiap kegiatan kepolisian diharapkan memiliki sasaran yang jelas dan memberikan dampak terhadap penurunan kriminalitas. Mengedepankan langkah preemtif dan preventif tanpa mengesampingkan penegakan hukum juga sangatlah penting.
Ia juga menggambarkan proporsi pendekatan kepolisian dengan komposisi 50 persen preemtif, 30 persen preventif, dan 20 persen penegakan hukum. Gambaran tersebut, menunjukkan bahwa pencegahan harus menjadi perhatian utama dalam pemeliharaan keamanan. Patroli juga diingatkan tidak sekadar menjadi kegiatan berkeliling tanpa tujuan yang terukur.
"Patroli bukan sekadar kendaraan polisi berjalan berkeliling, kemudian kembali ke kantor. Kalau hanya berputar-putar tanpa mengetahui apa yang harus dicari, itu bukan patroli yang efektif. Patroli harus memiliki sasaran," ujar kapolda.
Untuk itu kapolda minta para personel mengenali titik rawan, memahami waktu terjadinya gangguan keamanan, mengamati aktivitas yang tidak biasa, serta membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.
Selain pencegahan kriminalitas, perhatian khusus juga diberikan terhadap kecepatan respons personel ketika terjadi gangguan kamtibmas. Persoalan yang awalnya bersifat individual, seperti perkelahian, penganiayaan, atau perselisihan, berpotensi berkembang menjadi konflik antarkelompok apabila tidak segera ditangani.
Karena itu, personel yang pertama menerima informasi harus segera bergerak ke lokasi kejadian tanpa harus menunggu seluruh kekuatan terkumpul.
"Kalau ada informasi kejadian, personel awal harus segera berangkat. Tidak perlu menunggu seluruh kekuatan berkumpul. Yang penting, ada anggota yang hadir untuk mengendalikan situasi, memisahkan pihak-pihak yang bertikai, mengamankan korban, dan mencegah pihak lain ikut terlibat," tandas kapolda.
Untuk meningkatkan kesiapan tersebut, Polres Tual diminta melaksanakan latihan respons cepat secara realistis dan terukur. Latihan tersebut harus mengevaluasi waktu kedatangan personel, kesiapan operasional, serta efektivitas koordinasi dalam menghadapi situasi darurat.
Kapolda juga mengingatkan, bahwa pengendalian konflik tidak berhenti setelah keributan berhasil diredakan. Pemantauan tetap diperlukan, terutama pada minggu pertama setelah kejadian, karena potensi ketegangan dan provokasi masih dapat muncul.
“Polisi juga diminta bangun komunikasi dengan raja, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah setempat, dan pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan situasi benar-benar kondusif,” pinta kapolda.(S-25