AMBON, Siwalima.id - Ditengah sorotan persoalan hibah, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumpulkan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Maluku.
Langkah ini dilakukan KPK, usai mengumpulkan pemerintah daerah baik yang ada di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara, guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Maruly Tua Manurung mengatakan, pihaknya telah memaparkan kondisi faktual terkait pengelolaan anggaran, khususnya yang menyangkut pokok pikiran (pokir), dana hibah hingga dana reses.
Pasalnya, terdapat begitu banyak catatan terkait potensi dugaan penyimpangan anggaran, termasuk di Lingkungan DPRD Maluku yang harus mendapatkan perhatian serius untuk diperbaiki kedepan.
"Saat ini kami masih memantau dugaan kebocoran dan mengingatkan agar dewan memahami tugas dan fungsi sehingga risiko-risiko korupsi tidak terjadi," ujar Maruly kepada wartawan di Kantor Gubernur, Jumat (20/11).
Pertemuan tertutup yang berlangsung hingga larut malam di Baileo Rakyat Karang Panjang ini, kata Maruli, diarahkan untuk memperkuat pemahaman tata kelola anggaran serta menekan praktik manipulatif dalam penggunaan keuangan negara.
Melalui langkah pencegahan dan supervisi ini, maka di tahun anggaran 2027 nanti tidak lagi terjadi pola pengelolaan anggaran yang menyimpang, sehingga anggaran publik dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pendekatan KPK saat ini masih menitikberatkan pada pemetaan titik rawan korupsi (corruption risk assessment) pada siklus perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program Daerah.
"Posisi KPK pada tahap ini masih berada pada ranah pemantauan dan pengingat kelembagaan agar seluruh unsur DPRD menjalankan kewenangannya sesuai koridor hukum dan etika jabatan," tegas Maruly.(S-20)