MASOHI, Siwalima.id - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT di Negeri Administratif Dender, Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, dipertanyakan warga.
Pasalnya, bantuan yang menjadi hak masyarakat penerima manfaat itu, diduga belum direalisasikan selama 15 bulan, terhitung enam bulan pada tahun anggaran 2025 dan sembilan bulan pada tahun 2026.
Warga pun mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran BLT yang diduga telah dicairkan, namun hingga kini belum diterima oleh masyarakat.
Persoalan tersebut disampaikan sejumlah warga yang meminta identitas mereka tidak dipublikasikan kepada Siwalima.id, Sabtu (14/11).pekan kemarin di Banda Naira.
Menurut warga, setiap penerima BLT seharusnya memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Penyalurannya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Namun, hingga November 2026, masyarakat mengaku baru menerima BLT untuk tiga bulan pada tahun anggaran 2026. Sementara hak penerima untuk sembilan bulan berikutnya belum direalisasikan.
Ironisnya, tunggakan bantuan selama enam bulan pada tahun anggaran 2025 juga belum dibayarkan. Warga mempertanyakan, alasan belum disalurkannya bantuan tersebut, padahal berdasarkan informasi yang mereka peroleh, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2025 dan 2026 telah dicairkan oleh bendahara bersama Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Administratif Dender.
“Yang jadi pertanyaan kami, mengapa hak masyarakat berupa BLT belum diberikan, sementara informasi yang kami peroleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah dicairkan, baik tahun 2025 maupun 2026,” ucap warga.
Mereka juga mempertanyakan keberadaan anggaran BLT untuk sembilan bulan pada tahun 2026 yang hingga kini belum diterima masyarakat.
Warga menduga ada persoalan dalam proses realisasi dan penyaluran bantuan tersebut. Karena itu, mereka mendesak Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dender, Budi Lajabi, segera memberikan penjelasan secara terbuka.
Penjelasan itu terutama menyangkut status anggaran BLT tahun 2025 dan 2026, termasuk alasan belum disalurkannya bantuan kepada masyarakat penerima manfaat.
Warga menegaskan, pemerintah negeri tidak boleh mengabaikan persoalan tersebut. Sebab, BLT merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Selain meminta penjelasan KPN, masyarakat juga mendesak instansi teknis terkait untuk turun melakukan penelusuran terhadap realisasi anggaran serta mekanisme penyaluran BLT di negeri tersebut.
Mereka berharap adanya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negeri, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Pemerintah Negeri Administratif Dender, Budi Lajabi, belum berhasil dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat tersebut. Upaya menghubungi yang bersangkutan melalui telepon seluler telah dilakukan beberapa kali, namun belum tersambung.(S-17)