PIRU, Siwalima.id – Pemuda Muhammadiyah Kabupaten SBB, minta pemerintah kabupaten untuk mengambil langkah konkret serta memfasilitasi pemindahan seluruh aktivitas DPRD ke Kota Piru sebagai ibu kota kabupaten.
“Desakan ini, kami sampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap efektivitas penyelenggaraan pemda, khususnya dalam memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif serta mendekatkan pelayanan kelembagaan kepada masyarakat,” ucap Sekretaris Pemuda Muhammadiyah, Arwan Hitimala kepada Siwalima.id di Piru, Jumat (16/10).
Menurutnya, aktivitas lembaga DPRD perlu dipusatkan di Kota Piru agar pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini, demi mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah.
Keberadaan aktivitas DPRD di ibu kota kabupaten, juga memberikan dampak besar dalam kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan mereka.
Pasalnya, DPRD miliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan peraturan daerah. Karena itu, efektivitas pelaksanaan tugas-tugas tersebut perlu didukung dengan penyelenggaraan aktivitas kelembagaan yang terkoordinasi dan mudah dijangkau masyarakat.
“Selaku Pemuda Muhammadiyah SBB kami tegaskan, desakan pemindahan Kantor DPRD dari Kecamatan Kairatu ke Kota Piru sangatlah tepat. Sebab, pemindahan kantor DPRD merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan berorientasi pada kepentingan publik,” tegas Arwan.
Untuk merealisasikan hal tersebut kata Arwan, Pemda SBB diharapkan segera berkoordinasi dengan pimpinan dan seluruh anggota DPRD, guna membahas langkah-langkah yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pihaknya juga minta kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret demi memfasilitasi pemindahan aktivitas DPRD ke Kota Piru, dan selaku Pimpinan DPRD harus memberikan perhatian serius.
Pemda dan DPRD harus melakukan koordinasi untuk memastikan aktivitas kedewanan dapat berjalan efektif di ibu kota kabupaten.
“Selaku Pemuda Muhammadiyah kami berharap, hal ini dapat jadi perhatian bersama bagi penyelenggara pemda, sehingga kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan, terkait penyelenggaraan pemerintahan di SBB,” cetus Arwan.(S-18)
