AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), saat ini sementara menyusun, rencana aksi menghadapi perubahan iklim, guna membangun ketahanan daerah terhadap dampak jangka panjang perubahan iklim.

Dokumen rencana aksi tersebut, kini telah rampung dan sementara dalam proses sinkronisasi serta harmonisasi di Biro Hukum Pemprov Maluku.

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Harmarizi, menyampaikan bahwa program ini bertujuan membantu pemda dalam menetapkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim yang tak terhindarkan, seperti pergeseran pola curah hujan dan kekeringan.

Program ini mencakup berbagai sektor, salah satunya pertanian yang menjadi sektor krusial di Maluku. Perubahan pola hujan memaksa petani untuk mengubah pola tanam. Misalnya, hujan deras sering datang saat panen. Ini yang menyebabkan gagal panen.

“Maka kita ingin meningkatkan kapasitas petani agar mereka bisa beradaptasi,” ucap Harmarizi kepada wartawan usai rapat bersama DPRD Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (15/9).

Ia menegaskan, program ini bersifat jangka panjang, maka dampak dan manfaatnya pun akan terlihat dalam jangka panjang pula.

Adaptasi menjadi kunci, agar masyarakat tetap bisa produktif meski menghadapi cuaca ekstrem dan perubahan iklim yang semakin nyata.

Ditempat yang sama Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

DPRD kata Sangkala, terbuka terhadap berbagai masukan, demi memastikan pembangunan rendah karbon berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat Maluku.

“DPRD terima banyak masukan dari Bappenas dan NGO lingkungan. Ini jadi komitmen kita bersama dewan dan pemerintah untuk pastikan pembangunan di Maluku perhatikan aspek lingkungan. Masalah lingkungan seperti perubahan iklim, gelombang laut, hingga sampah dan tambang jadi perhatian serius masyarakat,” tandas Sangkala.

Saat ini menurut Sangkala, sementara disusun peraturan gubernur  terkait rencana aksi iklim dan DPRD Maluku siap mendukung proses sosialisasi dan substansi regulasi tersebut. Bahkan, jika diperlukan, DPRD siap mendorong agar pergub ini ditingkatkan menjadi perda agar memiliki daya jangkauan yang lebih kuat dan mengikat semua pihak.

“Kalau hari ini komitmen kita kuat, maka anak-anak kita kelak bisa menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Dunia usaha, pertanian dan perikanan juga akan terbantu, karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang terjadi,” ujar Sangkala.

Untuk diketahui, rencana aksi perubahan iklim ini, merupakan bagian dari upaya nasional menuju pembangunan rendah emisi karbon dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan iklim di masa depan.(S-26)